Estu Suryowati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/28/IMG-20230928-WA00591-1041388849.jpg" alt="ILUSTRASI. Potret Hutan Tanaman Energi (HTE)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Potret Hutan Tanaman Energi (HTE).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Indonesia terus mendorong terjadinya transisi energi melalui peningkatan bauran energi nasional. Salah satunya dengan pemanfaatan biomassa kayu yang diklaim sebagai energi terbarukan. Biomassa kayu dihasilkan dari pembangunan hutan tanaman energi (HTE), bentuk transformasi dari hutan tanaman industri dan multiusaha kehutanan. Untuk mencapai target bauran 23 persen pada 2025, KLHK telah menerbitkan Peraturan Menteri LHK Nomor 62 Tahun 2019 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri untuk menyediakan kebutuhan hutan dan lahan dari kawasan hutan negara. Hal tersebut guna menyuplai kebutuhan energi final pengganti batu bara yang akan diimplementasikan di 52 PLTU di Indonesia untuk dibakar dalam bentuk biomassa kayu yang dihasilkan dari HTE. Manajer Kampanye dan Intervensi Kebijakan Forest Watch Indonesia (FWI), Anggi Putra Prayoga menyebut bahwa dalam dokumen FoLU Net Sink 2030, KLHK menargetkan pengembangan hutan tanaman (rehabilitasi rotasi, termasuk HTE) sebanyak 6 juta hektare (agregat nasional). Hutan tanaman akan dikembangkan melalui skema penerbitan izin baru pada HTI (PBPH-HT) dan Perhutanan Sosial (PS), serta melalui multiusaha kehutanan, kemitraan, dan kerja sama PS. "Nusa Tenggara Barat termasuk provinsi yang ditarget KLHK untuk mengembangkan hutan tanaman (termasuk HTE) melalui skema izin baru HTI dan PS dengan luas 7221 hektare. Alih-alih memperbaiki tata kelola hutan dan lahan di NTB, penerbitan izin baru yang didorong membangun hutan tanaman baik untuk memenuhi kebutuhan bubur kertas maupun kebutuhan biomassa kayu untuk dibakar, justru malah tidak akan menyelesaikan masalah apa-apa di tingkat tapak," jelas Anggi. Lebih lanjut, Anggi mencontohkan, PT Sadana Arifnusa merupakan salah satu potret perusahaan HTI (PBPH-HT) di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang izin awalnya berupa hutan tanaman industri. Perusahaan telah mengkavling luas kawasan mencapai 3.812 hektare di Lombok Timur dan Lombok Tengah setelah mendapatkan izin dari menteri melalui SK.256/Menhut II/2011. PT Sadana Arifnusa mengalokasikan seluas 2.767 hektare untuk ditanami tanaman energi dengan jenis tanaman akasia, eukaliptus, dan gmelina. Hingga 2024, perusahaan memiliki target penanaman energi mencapai 1.332 hektare. "Momen transisi energi hanya dijadikan sebagai media untuk melanggengkan penguasaan hutan dan lahan di tengah ketidakmampuan perusahaan mengusahakan hutan tanaman," imbuh Anggi. Komodifikasi sumber daya alam dengan pemanfaatan biomasa kayu sebagai bahan baku pengganti batu bara dinilai merupakan monopoli usaha semata. Meskipun skema pengembangannya melalui PS, Tirta dari AGRA NTB menapis bahwa bisnis biomasa ini merupakan bagian dari pemenuhan hak dan akses bagi rakyat. Konflik sumber daya alam yang terjadi antara PT Sadana Arifnusa&nbsp;dan&nbsp;kelompok masyarakat di Sambelie merupakan potret bahwa keberadaan perusahaan tidak sepenuhnya diakui oleh masyarakat. Bahkan Tirta tidak menemukan adanya tanaman energi yang ditanam oleh perusahaan di dalam konsesi PT Sadana Arifnusa. Uki dari LSBH menduga perusahaan hanya berdalih mengusahakan hutan tanaman dengan memanfaatkan skema-skema kebijakan yang ada serta fasilitas kemudahan perizinan. Padahal hanya ingin melanggengkan dan menguasai kawasan. "Target KLHK untuk meningkatkan pengembangan hutan tanaman di NTB melalui penerbitan izin baru akan meningkatkan kompleksitas permasalahan tata kelola hutan dan lahan di NTB. Apalagi dengan memanfaatkan skema izin baru PS untuk mengembangkan hutan tanaman," kata Uki. Tata kelola perhutanan sosial memiliki permasalahan tersendiri yang belum tentu cocok untuk memenuhi kebutuhan industri. Suyono dari Transform menjelaskan bahwa preferensi perhutanan sosial di NTB bukanlah ke hutan tanaman, baik untuk memenuhi kebutuhan bubur kertas maupun biomasa kayu. Jagung merupakan komoditas yang saat ini paling digemari masyarakat di NTB. Suyono memberikan penegasan bahwa PS sulit untuk bertransformasi ke hutan tanaman energi. "Saat ini PS menanam jagung, (dan itu) tidak sesuai izin," jelas Suyono dalam diskusi bertajuk 'Konsep Transisi Energi sebagai Ancaman Deforestasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat', beberapa waktu lalu. PS menjadi program prioritas dengan target luasan percepatan perhutanan sosial sampai tahun 2030 seluas 285.000 hektare. Kendati demikian, capaian saat ini hanya bisa menyentuh angka 78.000 hektare. Pras selaku perwakilan Pokja PS menerangkan bahwa dukungan APBD untuk pengelolaan PS kurang. Hairul dari Konsepsi menerangkan bahwa kebijakan energi daerah seperti Peraturan Daerah tentang RUED (Rencana Umum Energi Daerah) merupakan hulu dari semua implementasi transisi energi di Provinsi NTB. "Dalam mendorong PS sebagai aktor untuk memenuhi kebutuhan biomassa kayu butuh waktu yang lama, (saat ini) sekedar lips service, tidak feasible, cari margin semata, dan tidak ekonomis untuk menggantikan batu bara," tuturnya. Wen dari organisasi Gema Alam yang juga bekerja untuk inklusifitas transisi energi di Provinsi NTB menekankan bahwa energi yang ramah sekalipun tidak bisa otomatis digolongkan kedalam energi terbarukan jika eksklusi dalam cara perolehan lahan. Wen menekankan perlu adanya pendidikan energi di rumah-rumah, sekolah, dan pada guru-guru, termasuk pecinta alam untuk memastikan partisipasi penuh dalam proses transisi energi dewasa ini. "Terlebih jika pembangunan hutan tanaman energi bakal dipenuhi dari konversi hutan alam (deforestasi) sudah jelas, seharusnya bukan lagi termasuk energi yang bersih bahkan berkelanjutan dan berkeadilan," pungkasnya. FWI memproyeksikan deforestasi hutan alam dari proyek transisi energi dapat mencapai 4,65 juta hektare (agregat nasional). Nilai tersebut dihitung dari sisa hutan alam yang berada di dalam konsesi HPH, HTI, dan PS yang memiliki aksesibilitas tinggi terhadap 52 PLTU cofiring di Indonesia. Kebijakan cofiring merupakan pembakaran biomasa kayu sebagai pengganti batu bara (dalam jumlah tertentu 5-10 persen). Melalui kebijakan yang ada saat ini, seperti multiusaha kehutanan konsesi HPH, HTI, dan PS memungkinkan melakukan transformasi perizinan ke hutan tanaman energi.

"Momen transisi energi hanya dijadikan sebagai media untuk melanggengkan penguasaan hutan dan lahan," kata Anggi.

Pengadaan Hutan Tanaman dalam Upaya Transisi Energi Dinilai Picu Eksklusi Sosial dan Deforestasi

head

top_banner

skyscrapper

half_page

leaderboard1

leaderboard2

rectangle1

rectangle2

bottom_banner

interstitial

amp_top_banner

amp_rectangle1

amp_rectangle2

amp_rectangle3

amp_rectangle4

amp_rectangle5

amp_native

amp_bottom_banner

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari, Candra Mega SariAsisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga, Novia Herawati&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Jatu Rahendarto, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Karir&nbsp;</h1><h1>Selalu Ada yang Baru!</h1>Selamat datang di situs resmi Rekrutmen Jawa Pos&nbsp;Jawa Pos merupakan perusahaan media massa terbesar di Indonesia. Memiliki lebih dari 200 media yang tersebar di seluruh Nusantara. Berbasis di Surabaya dengan sirkulasi lebih dari 400 ribu eksemplar per hari, Jawa Pos telah menjadi media massa yang kreatif, mencetak tren baru, serta mendapatkan berbagai penghargaan nasional dan internasional.&nbsp;Di 2016, Jawa Pos (PT Jawa Pos Koran) untuk kali pertama dalam sejarah membuka rekrutmen secara online. Situs resmi Rekrutmen Jawa Pos ini dapat diakses sepanjang tahun. Berbagai posisi yang tersedia dapat dilihat updatenya di situs ini. Berbagai pengumuman terkait program rekrutmen juga akan hadir. Tim rekrutmen Jawa Pos hanya akan memproses lamaran yang diajukan secara online. Let’s join us!&nbsp;Beberapa posisi telah dibuka! Buruan cek!

karir

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Moch. Rizky Pratama Putra

Iran mundur dari Piala Dunia 2026 setelah konflik dengan AS. FIFA dan Trump tetap menjamin partisipasi, tapi keamanan menjadi alasan penolakan Iran.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Pengadaan Hutan Tanaman dalam Upaya Transisi Energi Dinilai Picu Eksklusi Sosial dan Deforestasi

Tags

Artikel Terkait

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Pengadaan Hutan Tanaman dalam Upaya Transisi Energi Dinilai Picu Eksklusi Sosial dan Deforestasi

Tags

Artikel Terkait

Izin 28 Perusahaan Langgar Kawasan Hutan Dicabut, DPR: Bentuk Perhatian Serius Pemerintah

Anies Kritik Deforestasi: 97 Persen Kerusakan Hutan Indonesia Ternyata Legal!

Pemerintah Diminta Rumuskan Kebijakan Lingkungan Berkelanjutan, Stop Eksploitasi SDA

Download Aplikasi JawaPos.com