Pengamat: Ada Agenda Setting Pojokkan PLTU di Isu Polusi Udara Jakarta

Diklaim gambar satelit. Simulasi yang menunjukkan pencemaran udara di kawasan Jabodetabek.

JawaPos.com — Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menduga ada yang menunggangi isu polusi udara di Jakarta untuk memojokkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berada di barat Pulau Jawa.

"Terkait PLTU yang disebutkan sebagai penyebab polusi Jakarta di mana sebelumnya belum pernah disebutkan sama sekali dalam kajian BMKG maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), saya pikir ini ada agenda setting yang dibuat," katanya dalam sebuah diskusi dengan tema Solusi Polusi Jakarta di Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (15/8).

Menurutnya, banyak berita bohong/hoax yang disebarkan seperti hasil gambar satelit yang memerah di Jawa Barat dan Banten. "Nah, itu bukan gambar satelit, melainkan semacam simulasi yang sengaja dibuat-buat untuk membingungkan kita dan nggak jelas siapa yang buat, itu hoax," terangnya.

Agus menjelaskan, yang paling jelas polusi di Jakarta ini penyebabnya adalah transportasi. "Bahkan Presiden dan Menteri LHK juga menyatakan hal itu. Meski PLTU ada karbon yang dihasilkan, tapi bukan menjadi penyebab utama polusi udara di Jakarta," jelasnya.

Pemerintah, jelasnya, sudah melakukan kesepakatan di Konferensi Perubahan Iklim (COP 27) di Sharm El-Sheikh, Mesir. Menurutnya, pemerintah telah menyepakati dengan badan-badan internasional termasuk rencana memensiunkan PLTU demi transisi energi.

"Nah, sekarang kalau kita ada perjanjian multilateral seperti itu, ada pihak-pihak yang menunggangi supaya barang dagangannya laku. Sehingga memanfaatkan isu polusi seperti sekarang ini. Tapi yang jelas gambar-gambar itu confirm simulasi, bukan hasil tangkapan satelit," terangnya.

Menurutnya, Indonesia tidak bisa langsung memensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara begitu saja. Pemerintah Indonesia, sepakat untuk memensiunkan PLTU batu bara dan beralih ke energi bersih, namun harus secara bertahap sesuai road map dan mempertimbangkan kemampuan finansial.

"Jika dipaksakan, bisa mati listrik kita. Pada sejumlah konferensi internasional saya sudah bicara soal itu," katanya.