Legislator PD: Peningkatan Inklusi Keuangan Perlu Dibarengi Literasi

JawaPos.com - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini terus berjuang untuk mendorong inklusi keuangan. Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Melani Leimena Suharli berharap, dengan terus disosialisasikannya literasi keuangan, Indonesia mampu menjadi kekuatan ekonomi dunia.

"Mudah-mudah Indonesia menjadi 4 negara terbesar ekonomi di dunia," kata Melani dalam Kegiatan Sosialisasi Holding BUMN sebagai Lokomotif Kebangkitan Ekonomi Masa Depan, Sabtu (8/10). Acara didampingi langsung oleh anggota DPRD DKI Jakarta Ali Muhammad Johan dan dihadiri pelaku UMKM.

Dalam diskusi bertajuk 'Peran Terdepan BRI dalam Mendorong Inklusi Keuangan' itu, Melani menjelaskan tentang inklusi keuangan. "Inklusi keuangan adalah kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelas Wakil Ketua MPR RI Periode 2014-2019 tersebut.

Melani menilai, inklusi keuangan ini sangat penting untuk masyarakat, karena mampu memberikan banyak manfaat. Inklusi keuangan dinikmati oleh masyarakat, regulator, pemerintah dan pihak swasta.

"Antara lain untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, mendukung stabilitas sistem keuangan, mengurangi shadow banking atau irresponsible finance (pihak perantara keuangan yang memfasilitasi kegiatan perbankan tetapi tidak mematuhi regulasi yang berlaku)," papar Melani.

Oleh sebab itu, Melani mengajak seluruh perbankan melaksanakan dua hal penting yaitu literasi keuangan dan inklusi keuangan. Dia menjelaskan, literasi keuangan merupakan tingkat pemahaman masyarakat mengenai produk maupun jasa keuangan.

Sedangkan, inklusi keuangan merupakan tingkat akses masyarakat terhadap produk maupun jasa keuangan. "Dua hal ini penting diketahui dan dipahami masyarakat sebagai nasabah perbankan," pinta Melani.

Kedepannya, Melani menegaskan, seluruh masyarakat Indonesia untuk mendukung visi BRI yang sejalan dengan visi pemerintah. Yakni mencapai tingkat inklusi keuangan 90 persen pada 2024.

"Merujuk data survei tiga tahunan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), inklusi keuangan pada tahun 2019 baru mencapai 76,19 persen atau meningkat dari 67,8 persen pada 2016," ucap Melani.

Dia menambahkan, mewujudkan peningkatan inklusi keuangan harus diiringi dengan literasi keuangan. Di mana menurut data OJK literasi keuangan baru mencapai 38,03 persen pada 2019, meningkat dari 29,7 persen pada 2016.