Atasi Penyimpangan BBM Subsidi, Komisi VII Minta Polisi Awasi SPBU

JawaPos.com - Anggota Komisi VII DPR Yulian Gunhar menyoroti dugaan penyimpangan BBM subsidi. Dia meminta aparat kepolisian turut mengawasi SPBU.

Mengutip data BPH Migas, Yulian Gunhar menyebut volume penyelewengan BBM subsidi hingga Mei 2022 mencapai 257.455 liter. Gunhar meminta praktik itu tidak bisa dibiarkan dan harus ditindak tegas. Sebab, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi BBM sangat besar.

"Jika tidak diambil langkah tegas, maka penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi ini terus terjadi. Padahal anggaran subsidi energi mencapai Rp 502,4 triliun," kata Yulian Gunhar kepada JawaPos.com, Minggu (26/6).

Legislator PDIP itu mendesak ada sebuah langkah nyata di lapangan untuk mencegah praktik penyimpangan BBM. Contoh paling mudah yakni mengerahkan aparat kepolisian di SPBU untuk pengawasan.

Terhadap SPBU nakal, anggota DPR dari dapil Sumsel II itu meminta pemerintah memberikan tindak tegas. "Bisa juga dengan menugaskan pihak kepolisian untuk mengawal kebijakan penyaluran BBM bersubsidi di setiap SPBU," katanya.

Gunhar menyadari bahwa penyaluran BBM bersubsidi sulit diyakini tepat sasaran. Tanpa adanya tindakan tegas dan langkah antisipatif dari pemerintah, hal itu akan terus terjadi secara berulang.