Indonesia Diusulkan Turun Status oleh MSCI, BEI Beberkan Kekuatan Pasar Modal RI

JawaPos.com - Bursa Efek Indonesia (BEI), menegaskan proses reformasi pasar modal nasional terus berjalan menyusul pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada 15 Oktober 2026.

Sebagiamana diketahui, MSCI baru saja membuka konsultasi terkait usulan perubahan klasifikasi pasar modal Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.

Direktur BEI, Iding Pardi, mengatakan proses konsultasi tersebut belum menghasilkan keputusan final dan BEI menekankan pentingnya mencermati kondisi pasar secara menyeluruh, termasuk dinamika global, kondisi domestik, kualitas dan aksesibilitas pasar, hingga kinerja fundamental perusahaan tercatat dan mendukung pertumbuhan pasar dalam jangka panjang.

Ia menyebut, penguatan transparansi dan kualitas data menjadi bagian penting dari upaya menjaga kredibilitas pasar modal Indonesia sekaligus mempertahankan kepercayaan investor.

“Kami terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan transparansi, memperkuat kualitas data, dan memastikan akses informasi yang lebih baik bagi investor. Upaya ini juga menjadi bagian dari komitmen kami dalam menindaklanjuti perhatian MSCI terhadap pasar modal Indonesia,” ujar Iding dalam keterangan yang diterima JawaPos.com, Minggu (18/10).

Iding mengatakan, penguatan transparansi dan integritas pasar menjadi bagian penting dalam agenda reformasi pasar modal Indonesia.

Sejumlah langkah pembenahan telah dilakukan, mulai dari publikasi data kepemilikan saham di atas 1 persen, pengayaan data kepemilikan saham dengan informasi yang lebih terperinci, hingga penguatan pengawasan perdagangan.

BEI dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) juga melakukan penyempurnaan metodologi High Shareholding Concentration (HSC) yaitu dengan memperluas cakupan saham yang menjadi objek review yaitu Price Impact Ratio dengan kapitalisasi pasar di atas Rp 5 triliun, sebagai indikator tambahan untuk memantau konsentrasi kepemilikan dan aktivitas perdagangan saham.

Dari sisi likuiditas, berbagai upaya juga dilakukan, seperti penghapusan harga minimum saham, serta peningkatan batas minimum free float perusahaan tercatat menjadi 15 persen yang dilakukan secara bertahap.