Jika Indonesia Ingin Jadi Walfare State, Begini Konsekuensinya Menurut Ekonom

JawaPos.com - Keinginan memperkuat peran negara dalam perekonomian tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan membangun kesejahteraan masyarakat. Namun, langkah menuju welfare state bukan perkara sederhana karena membutuhkan kemampuan fiskal yang lebih besar untuk membiayai berbagai layanan publik.

Peneliti Senior Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Vid Adrison, mengatakan pemerintah perlu memiliki sumber pendapatan yang memadai apabila ingin memperluas perannya dalam perekonomian. Hal ini disampaikannya dalam talkshow dengan tajuk From State Capitalism to Welfare State: Is Indonesia Moving Toward a New Economic Model? yang digelar Economic Frontline di Javarock Kemang, Kamis (3/9).

Menurut Vid, intervensi pemerintah dapat dilakukan melalui sisi supply maupun demand. Dari sisi suplai, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur sehingga aktivitas ekonomi meningkat dan biaya produksi dapat ditekan. Sementara dari sisi demand, pemerintah dapat memberikan dorongan ketika produksi telah berjalan tetapi daya beli masyarakat belum cukup kuat untuk menyerap barang dan jasa yang tersedia.

Namun, peningkatan peran tersebut membutuhkan biaya. Pemerintah harus memiliki ruang fiskal agar berbagai program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan. ”Pemerintah butuh uang. Kalau kita mau melaksanakan welfare state seperti negara-negara maju, apa implikasinya? Pajak harus naik!” tegas Vid.

Menurutnya, Indonesia juga tidak bisa berharap langsung mencapai sistem welfare state dalam waktu singkat. Pemerintah perlu membangun fondasi terlebih dahulu, terutama dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik yang semakin baik dinilai dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mendorong kemauan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan karena manfaat dari penerimaan negara lebih mudah dirasakan.

Selain persoalan penerimaan, Vid menyoroti kualitas institusi sebagai faktor penting. Ia menilai tata kelola pemerintahan Indonesia masih menghadapi persoalan serius, terutama dalam hal korupsi.“Saya melihat data dari governance indicators Indonesia, parah! Dan yang paling parahnya itu adalah di sisi indeks korupsi,” ucapnya.

Vid menilai kualitas pemerintahan akan menentukan apakah peningkatan peran negara mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Institusi yang kuat dapat menciptakan kepastian bagi investor sekaligus meningkatkan keyakinan konsumen untuk membelanjakan uangnya.

“Bagi saya, yang paling penting, yang menjamin satu ekonomi itu akan terus jalan dengan baik adalah governance yang baik. Kenapa? Dengan governance yang baik, investor akan bersedia investasi. Di sisi yang lain, konsumen akan willing to spend, uang akan mengalir. Tapi kalau institusi kacau, aturan hukum kacau, orang akan wait and see, orang nggak akan invest, kapasitas produksi nggak akan naik. Dari sisi konsumen, wait and see, menahan spending,” tukasnya.