Kemasan Rokok dan Vape Diseragamkan, Ekonom Khawatir Produk Ilegal Meningkat

JawaPos.com - Rencana penyeragaman kemasan rokok dan rokok elektronik dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) dinilai berisiko menimbulkan persoalan ekonomi baru.

Kebijakan ini dikhawatirkan memudahkan pemalsuan produk, menekan industri legal, mengganggu perlindungan merek, hingga mengurangi penerimaan negara dari cukai.

RPMK tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik tersebut menjadi perhatian karena kemasan tidak hanya berfungsi sebagai media peringatan kesehatan, tetapi juga sebagai identitas produk.

Baca Juga:Pola Karhutla Bergeser ke Papua, CELIOS Minta Izin Sawit dan Tambang Diaudit Total

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai, penyeragaman kemasan justru dapat membuka celah lebih besar bagi peredaran produk ilegal.

Menurut dia, dampak negatif kemasan yang seragam akan mempermudah pemalsuan sehingga peredaran produk tanpa pita cukai resmi bisa meningkat.

"Regulasi ini juga dapat melemahkan Hak Kekayaan Intelektual atas merek produk tembakau,” kata Esther melalui keterangannya.

Baca Juga:Dampak Ekonomi Karhutla 2026 Bisa Mencapai Rp 123 Triliun!

Menurut Esther, meningkatnya produk ilegal berpotensi menekan kinerja industri produk tembakau. Jika produk resmi kehilangan pasar, dampaknya dapat merembet pada efisiensi tenaga kerja sekaligus penerimaan pemerintah dari cukai.

Persoalan HKI juga menjadi perhatian karena perlindungan merek telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Karena itu, Esther meminta pemerintah melakukan penilaian dampak perdagangan secara transparan sebelum aturan diberlakukan.