Purbaya Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai 5,6–6 Persen pada 2026

Jawapos.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tumbuh pada kisaran 5,6 hingga 6 persen pada tahun 2026.

Ia mengatakan, pertumbuhan perekonomian tersebut ditopang sinergi kebijakan pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan. Untuk itu, ia memastikan sinergi antara lembaga anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan terus diperkuat guna menjaga keberlanjutan momentum pertumbuhan.

“Dengan sinergi kebijakan tersebut, pertumbuhan ekonomi sepanjang 2026 diperkirakan berada pada kisaran 5,6-6,0 persen year-on-year,” ujar Purbaya dalam konferensi pers KSSK, di Jakarta, Senin (3/8).

Purbaya mengatakan, anggaran belanja negara hingga akhir tahun akan diarahkan untuk mendukung konsumsi rumah tangga melalui sejumlah program. Adapun, anggaran tersebut akan digunakan untuk program perlindungan sosial, stabilitas harga pangan dan energi, hingga stimulus diskon tarif transportasi selama periode libur sekolah.

Selain itu, pemerintah juga mendorong proyek hilirisasi yang bernilai tambah tinggi juga akan direalisasikan, guna mendongkrak investasi hingga akhir tahun. Terlebih, Purbaya menekankan bahwa PMI manufaktur yang masih berada di level ekspansi juga akan turut mendukung hal tersebut.

Baca Juga:Menkeu Purbaya Siapkan Dana Bagi Hasil Pemda, Pencairan Tunggu Restu Prabowo

"Aktivitas manufaktur sempat termoderasi pada akhir kuartal II, namun kembali melanjutkan ekspansi pada Juli 2026 dengan PMI manufaktur di level 50,2. Hal itu menunjukkan pemulihan optimisme pelaku usaha," ujarnya.

Selain itu, lanjut Purbaya, pembangunan infrastruktur pada program prioritas pemerintah juga akan terus digulirkan hingga akhir tahun mendatang. Tujuannya tak lain adalah demi meningkatkan porsi belanja pemerintah dalam akumulasi pertumbuhan ekonomi nasional.

"Konsumsi pemerintah diperkirakan juga akan tumbuh positif, sejalan dengan percepatan belanja program prioritas, pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur negara, dan penyaluran bantuan sosial," ujarnya.