Perdagangan Karbon Hutan dengan Skema Carbon Offset Butuh Peran Menhut

JawaPos.com - Perdagangan karbon sektor kehutanan dengan skema carbon offset sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 6 Tahun 2026 membutuhkan peran dari Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni.

Menurut Director Climate Policy Initiative Tiza Mafira, Menhut Raja Juli Antoni sangat sentral dalam implementasi perdagangan karbon sektor kehutanan. Apalagi dengan skema carbon offset sebagaimana yang diatur dalam Perpres Nomor 110 Tahun 2025 dan Permenhut Nomor 6 Tahun 2026.

Dia menyebut Kementerian Kehutanan (Kemenhut) berperan sebagai gatekeeper utama dalam memastikan kredibilitas proyek karbon yang diperdagangkan. “Peran Menhut sangat sentral dan krusial sebagai gatekeeper utama,” ujar Tiza di Jakarta, Rabu (15/7).

Lebih jauh Tiza mengatakan, melalui Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) Kemenhut bertugas melakukan validasi sekaligus mengawasi jalannya proyek karbon. Langkah tersebut diperlukan agar tidak terjadi klaim ganda (double counting) yang dapat mengurangi kepercayaan pasar.

Baca Juga:BEI Target 150 Partisipan Bursa Karbon, Ajak Pemain Global Terlibat Perdagangan

“Lewat Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), Kemenhut memvalidasi dan mengawasi jalannya proyek agar tidak terjadi klaim ganda atau ouble counting, sehingga menjaga kepercayaan pasar baik domestik maupun internasional,” kata Tiza.

Dia menambahkan, perkembangan perdagangan karbon kehutanan ke depan juga akan bergantung pada tingkat kepercayaan pasar terhadap unit karbon yang dihasilkan Indonesia. 

Hal itu akan menentukan apakah karbon hutan Indonesia mampu memperoleh harga premium di pasar. “Perlu dilihat nanti harga pasar karbon hutan Indonesia seperti apa, apakah cukup dipercaya pasar sehingga bisa mendapatkan harga premium atau tidak,” tutur Tiza.