Stimulus Ekonomi Semester II 2026: Dari Diskon Tiket Kereta hingga Bantuan Pangan

JawaPos.com - Pemerintah kembali mengucurkan stimulus pertumbuhan ekonomi sebesar Rp 26,34 triliun pada semester 2 2026, untuk menjaga daya beli masyarakat. 

Kali ini, stimulus diberikan dalam bentuk diskon tarif tiket transportasi publik di periode libur sekolah serta libur Natal dan Tahun Baru. Juga bantuan pangan dan program magang nasional, serta insentif dunia usaha. 

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari, mengatakan, stimulus dikucurkan demi mendongkrak konsumsi domestik agar mampu menopang pertumbuhan ekonomi di paruh kedua tahun ini.

"Seluruh stimulus tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong konsumsi domestik, serta melindungi masyarakat dari dampak ketidakpastian global," ujar Qodari dalam keterangannya, Senin (29/6).

Baca Juga:Antisipasi Gejolak Geopolitik, Pemerintah Guyur Stimulus Rp 26,34 Triliun pada Semester 2-2026

Stimulus pertama berupa diskon tarif kereta api dan kapal laut Pelni sebesar 30 persen pada masa periode libur sekolah dan juga libur Natal dan Tahun Baru.

Selain itu, pemerintah juga akan memberikan insentif lain berupa pembebasan tarif jasa kepelabuhan bagi transportasi penyeberangan dan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) bagi transportasi udara di periode yang sama.

"Insentif ini diharapkan dapat mendorong mobilitas masyarakat sekaligus menciptakan efek pengganda atau multiplier effect bagi perekonomian," ujarnya.

Kemudian, Pemerintah juga akan memberikan bantuan pangan kepada 33,24 juta penerima manfaat.

Bantuan diberikan selama periode Juli hingga September untuk melindungi kelompok masyarakat rentan dari gejolak harga kebutuhan pokok.

Baca Juga:Pemerintah Guyur Rp 2,04 Triliun untuk Diskon Transportasi Libur Sekolah dan Nataru

Selain itu, pemerintah juga akan membuka program magang nasional bagi 150.000 lulusan perguruan tinggi, pelatihan vokasi bagi 220.000 lulusan SMA dan SMK, serta bagi 50.000 pekerja yang terdampak PHK.