Hipmi Minta Pemerintah Mitigasi Kenaikan Harga Pertamax demi Menjaga Daya Saing Dunia Usaha

JawaPos.com - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis pertamax bakal berdampak pada dunia usaha. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) meminta pemerintah untuk melakukan mitigasi.

Sekretaris Jenderal HIPMI Anggawira menuturkan, kenaikan harga Pertamax memang berpotensi berdampak pada setiap sektor usaha. Industri logistik, transportasi, distribusi barang, jasa lapangan, konstruksi, perkebunan, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Diperkirakan sektor usaha itu akan merasakan peningkatan biaya operasional secara langsung.

“Persoalannya bukan hanya kenaikan harga BBM itu sendiri, tetapi juga efek berantai terhadap biaya distribusi, biaya bahan baku, serta biaya operasional lainnya. Di sisi lain, ruang pelaku usaha untuk meneruskan kenaikan biaya kepada konsumen juga cukup terbatas karena daya beli masyarakat masih menjadi perhatian,” ujar Anggawira melalui sambungan telepon, Rabu (10/6).

Baca Juga:Harga Pertamax Naik, Pemerintah Diminta Pastikan Subsidi BBM Tepat Sasaran

Untuk itu, kata Anggawira, HIPMI mendorong pemerintah untuk menyiapkan berbagai langkah mitigasi guna menjaga daya saing dunia usaha. Upaya tersebut di antaranya dilakukan melalui penguatan efisiensi rantai logistik nasional, percepatan pembangunan infrastruktur energi dan transportasi, serta pemberian insentif bagi sektor-sektor produktif yang terdampak signifikan, khususnya industri padat karya dan UMKM.

“Selain itu, pemerintah harus dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta memperluas akses pembiayaan yang kompetitif agar dunia usaha memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian dan transformasi menuju operasional yang lebih efisien,” tuturnya.

Dia menilai pentingnya mendorong percepatan penggunaan teknologi yang lebih hemat energi, termasuk pemanfaatan kendaraan berbasis gas maupun listrik pada sektor-sektor tertentu sebagai bagian dari strategi jangka panjang.

Baca Juga:Menkeu Pastikan Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi Aman bagi Inflasi Nasional

“Saat ini yang dibutuhkan dunia usaha bukan semata harga energi yang murah, melainkan kepastian usaha, efisiensi ekonomi, dan iklim investasi yang kondusif. Dengan keseimbangan tersebut, pertumbuhan usaha dan penciptaan lapangan kerja dapat terus terjaga,” kata Sekjen Himpunan Alumni IPB ini.

Anggawira berharap setiap kebijakan penyesuaian harga energi diikuti langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional. Dengan demikian, tujuan menjaga keberlanjutan fiskal negara dapat tercapai tanpa menghambat aktivitas usaha maupun momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Di sisi lain, menurut Anggawira, saat ini pemerintah tengah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus memastikan ruang fiskal tetap tersedia guna mendukung berbagai program pembangunan nasional.