Logo JawaPos
Author avatar - Image
Kamis, 28 Mei 2026 | 06.09 WIB

Indef: Nilai Ekonomi Kurban di Indonesia hampir Rp 27 Triliun, tapi Ketimpangan Distribusinya Masih Tinggi

Ilustrasi hewan kurban (Magnific). Indef memproyeksikan nilai transaksi simulasi mikro hewan kurban pada Idul Adha 1447 H/2026 mencapai Rp 26,89 triliun. - Image

Ilustrasi hewan kurban (Magnific). Indef memproyeksikan nilai transaksi simulasi mikro hewan kurban pada Idul Adha 1447 H/2026 mencapai Rp 26,89 triliun.

JawaPos.com - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memproyeksikan nilai transaksi simulasi mikro hewan kurban pada Idul Adha 1447 H/2026 mencapai Rp 26,89 triliun.

"Proyeksi nilai kurban di 2026 valuasinya itu adalah Rp 26,89 triliun proyeksi nilai transaksi simulasi mikro," kata Kepala Center for Sharia Economic Development (CSED) Indef Nur Hidayah, dikutip Rabu (27/5).

Lebih lanjut, Nur mengatakan proyeksi jumlah hewan kurban pada Idul Adha tahun ini adalah sebanyak 1,59 juta ekor, yang terdiri dari 493 ribu ekor sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Sementara, tonase pangannya adalah 99.290 ton total estimasi daging kurban terdistribusi.

"Volume daging kurban yang mencapai 99.290 ton ini diestimasikan ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi Indonesia selama 2,5 hari," ujar Nur.

Di balik angka tersebut, ia menyoroti timbulnya paradoks distribusi kurban yang dinilai memperlebar disparitas alih-alih mereduksi ketimpangan sosial.

"Karena ada surplus ekstrem di Jawa sebesar Rp 21,42 triliun atau 79,67 persen pangsa nasional kelebihan pasokan daging berkonsentrasi tinggi. Di sisi lain, ada defisit parah lebih kecil dari 20 persen kecukupan, misalnya di Papua hanya Rp 0,11 triliun atau 0,41 persen, dan Maluku Rp 0,03 triliun atau 0,10 persen," kata dia.

Nur mengatakan, data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur ekonomi makro secara keseluruhan.

Oleh karena itu, Nur menilai kebijakan realokasi distribusi kurban dari Pulau Jawa ke wilayah Papua dan wilayah-wilayah minus lainnya ini perlu dirumuskan secara eksplisit dengan tetap berpedoman pada prinsip/fiqih “aulawiyat” atau prioritas lingkungan lokal/tetangga terdekat.

"Pendekatan ini esensial agar distribusi lintas wilayah tersebut tidak mereduksi dimensi sosial-komunal yang menjadi esensi dasar dari ibadah kurban," ujar Nur.

Ia kemudian mencontohkan sejumlah inovasi agar daging kurban yang dibagikan tidak hanya dalam bentuk daging segar (fresh), tapi dengan diolah terlebih dahulu agar bisa bertahan lebih lama dan menjangkau daerah-daerah yang lebih membutuhkan.

Editor: Estu Suryowati
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore