Purbaya Sunat Anggaran MBG Rp67 Trilun, Wakil Kepala BGN: Yang Penting Program Masih Jalan

JawaPos.com - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang memastikan, institusinya manut keputusan pemerintah dalam memperkuat efektivitas penggunaan anggaran negara melalui pola belanja yang lebih efisien dan tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan menanggapi kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memangkas pagu program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026 sebesar Rp 67 triliun, dari semula Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun.

Kata Menkeu, keputusan itu merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan dana program MBG dapat dikelola dengan lebih efisien. Adapun realisasi penyaluran anggaran hingga 30 April tercatat sebesar Rp 75 triliun, yang telah menjangkau 61,96 juta penerima manfaat serta 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“BGN menghormati dan mengikuti arahan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan yang dipimpin Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, terkait langkah efisiensi anggaran negara. Penyesuaian ini lebih diarahkan pada belanja operasional agar penggunaan anggaran semakin efektif dan memberikan dampak maksimal,” ujar Nanik di Jakarta, Selasa (26/5).

Nanik menjelaskan, sinergi dan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan BGN berjalan sangat baik dalam memastikan keberlanjutan program MBG sebagai salah satu program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto.

“Sinergi antara Kementerian Keuangan dan BGN menunjukkan komitmen bersama pemerintah dalam menjaga kualitas program MBG sekaligus memastikan tata kelola anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan,” katanya.

Dalam APBN 2026, pagu anggaran resmi BGN tercatat sebesar Rp268 triliun. Anggaran tersebut difokuskan untuk mendukung operasional program MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

Hingga 24 Mei 2026, program MBG telah menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat melalui 29.225 SPPG di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah memastikan program tetap berjalan optimal meski dilakukan penyesuaian efisiensi pada sejumlah pos operasional.

Menurut Nanik, efisiensi anggaran justru menjadi momentum untuk memperkuat kualitas pelaksanaan program agar semakin tepat guna dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.