Pidato Prabowo Dinilai sebagai Keberanian Membentuk Arsitektur Ekonomi Nasional

JawaPos.com - Pidato Presiden Prabowo Subianto terkait Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 dinilai sebagai keberanian membangun arsitektur ekonomi nasional.

Menurut Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, arah kebijakan ekonomi tidak semata mengejar pertumbuhan, tetapi juga menempatkan keadilan sosial dan pemerataan sebagai fondasi utama pembangunan.

“Pidato Presiden Prabowo adalah ekspresi keberpihakan yang sangat jelas terhadap rakyat kecil, daerah, dan cita-cita ekonomi Pancasila. Ini bukan sekadar pidato fiskal tahunan, melainkan penegasan arah ideologis pembangunan nasional,” ujar Tamsil Linrung di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (21/5).

Tamsil menilai konsep ekonomi yang disampaikan Prabowo merupakan formulasi penting di tengah ketidakpastian global dan menguatnya ketimpangan ekonomi dunia. 

Baca Juga:Prabowo Larang Aparat Bekingi Koruptor, Sahroni: Harus Patuh, yang Melanggar Langsung Pecat

Dia menilai Indonesia memang membutuhkan model ekonomi yang memberi ruang bagi inovasi dan kompetisi. Namun, tetap menempatkan peran negara sebagai pelindung rakyat dan penjaga keadilan distribusi.

“Presiden sedang menegaskan bahwa negara tidak boleh absen. Pasar perlu tumbuh, dunia usaha perlu berkembang, tetapi negara harus memastikan hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh kelompok yang sudah kuat. Spirit keadilan distributif dan semangat yang kuat menarik yang lemah, adalah substansi utama ekonomi Pancasila,” kata Tamsil.

Wakil Ketua DPD RI Bidang Ekonomi dan Pembangunan itu juga menyoroti gagasan Indonesia Incorporated yang dinilai sangat relevan bagi pembangunan nasional berbasis gotong royong. Menurutnya, konsep tersebut merupakan energi baru untuk memperkuat kolaborasi antara negara, swasta, koperasi, UMKM, dan masyarakat dalam membangun ekonomi yang lebih inklusif.

Baca Juga:Respons Purbaya usai Prabowo Minta Bos Bea Cukai Diganti: Kalau Itu Perintah Saya Akan Kerjakan, tapi Saya Cek Dulu!

Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung. (Istimewa)

“Indonesia tidak boleh dibangun dengan logika pertumbuhan yang eksklusif, dimana kue ekonomi dinikmati segelintir elit. Kita membutuhkan pembangunan yang berkeadilan, terutama bagi daerah-daerah yang selama ini menjadi penyokong sumber daya nasional namun belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan secara proporsional,” ujarnya.