Kasus Rekening Dormant Dinilai Tak Ganggu Kepercayaan Publik terhadap Perbankan

JawaPos.com – Kasus dugaan pembobolan rekening dormant senilai Rp204 miliar yang diungkap Bareskrim Polri dinilai tidak akan mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. 

Meski sempat mengejutkan publik, kasus tersebut disebut lebih menjadi momentum evaluasi untuk memperkuat pengawasan internal dan kepatuhan terhadap prosedur operasional di sektor perbankan.

Rektor Perbanas Institute, Hermanto Siregar menilai kasus tersebut tidak hanya berkaitan dengan ulah oknum, tetapi juga menunjukkan pentingnya pengawasan internal yang lebih ketat di lingkungan perbankan.

“Ada dua hal. Satu adalah memang oknum, karena pelaku ya. Yang kedua itu adalah pengawasan internal juga,” ujar Hermanto kepada Jawapos.com, Senin (11/5).

Menurut dia, aktivitas transaksi mencurigakan seharusnya dapat segera terdeteksi oleh sistem maupun pihak internal bank, terlebih jika dilakukan di luar jam operasional normal.

“Manakala ada sesuatu yang mencurigakan, misalnya dia memindahkan itu dana yang ratusan miliar itu di luar jam kerja, itu kan udah sebetulnya siapa pun yang terkait di situ ya, entah itu kasir atau apa, dia kan udah harusnya ‘oh ada apa nih?’ gitu. Dan dia harusnya bisa melapor kepada atasan yang lebih tinggi gitu,” katanya.

Baca Juga:Apa Itu Rekening Dormant dan Mengapa Masyarakat Banyak yang Belum Paham?

Hermanto menilai industri perbankan perlu menjadikan kasus tersebut sebagai momentum evaluasi untuk memperkuat sistem pengawasan dan kepatuhan terhadap Sistem Operasional Prosedur (SOP).

“Jadi perbankan saya kira dengan kejadian itu mengambil suatu pelajaran yang sangat berharga gitu ya. Jadi lebih meningkatkan pengawasan, jangan sampai hal seperti itu terjadi kembali. Sistem pengawasan internal harus diperkuat,” tuturnya.

Ia juga menegaskan bahwa pelanggaran SOP sekecil apa pun harus menjadi perhatian seluruh pihak di lingkungan perbankan.

“Hal-hal yang sifatnya melanggar SOP, melanggar SOP itu banyaklah, misalnya tadi mengerjakan tugas kantor di luar jam kerja gitu ya, itu kan melanggar SOP itu. Itu semua pihak itu harus misalnya jadi alert dan melaporkan gitu,” lanjutnya.