Hilirisasi dan Reindustrialisasi Jadi Solusi Biaya Logistik Tinggi

JawaPos.com - Tingginya biaya logistik kembali menjadi perhatian pemerintah dan pelaku usaha nasional di tengah tekanan ketidakpastian global dan eksternal sepanjang tahun ini.

Kondisi tersebut dinilai tidak hanya meningkatkan biaya operasional dunia usaha, tetapi juga menekan daya saing produk ekspor Indonesia serta menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Senior Vice President International Federation of Freight Forwarders Associations sekaligus Ketua Dewan Pembina Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi, menegaskan bahwa persoalan biaya logistik nasional perlu dilihat secara komprehensif dan tidak semata-mata dibebankan pada sektor transportasi dan logistik saja.

“Biaya logistik yang tinggi justru merupakan dampak dari persoalan struktural, khususnya belum meratanya pembangunan ekonomi nasional meskipun harus kita akui telah banyak kebijakan pemerintah yang dilakukan," kata Yukki di Jakarta, Rabu (18/5).

Permasalahan struktural ini, kata dia, mencakup ketimpangan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, tata kelola regulasi dan birokrasi yang belum efisien, hingga munculnya biaya ekonomi informal akibat lemahnya penegakan hukum.

"Kuncinya adalah membangun struktur ekonomi yang lebih seimbang melalui industrialisasi, hilirisasi, dan pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi nasional, bukan hanya terbatas membangun infrastruktur fisik,” terangnya.

Yukki menjelaskan, aktivitas ekonomi nasional saat ini masih terkonsentrasi di wilayah tertentu, terutama Pulau Jawa. Padahal banya sektor-sektor berpotensial dan unggul berada di luar Pulau Jawa, seperti sektor pertambangan, perikanan, dan perkebunan. 

Kondisi ini memicu ketidakseimbangan arus barang dan perdagangan (trade imbalance) yang pada akhirnya mendorong tingginya biaya logistik nasional, dimana banyak armada truk, kapal, dan kontainer kembali tanpa muatan (empty backhaul).

Lebih lanjut, Yukki juga menyoroti struktur perdagangan Indonesia yang masih didominasi impor CIF (Cost, Insurance & Freight) dan ekspor FOB (Free on Board), sehingga banyak nilai tambah logistik, pelayaran, dan asuransi justru dinikmati pihak luar negeri. 

Akibatnya, Indonesia kerap hanya menjadi pemasok komoditas dan manufaktur tanpa menguasai rantai nilai logistik dan perdagangan internasionalnya sendiri.