Respons Tudingan Purbaya, Trenggono Ungkap Dana Galangan Kapal Pinjam dari Inggris Bukan APBN

JawaPos.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono merespons tudingan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut bahwa dana APBN untuk pembelian kapal tidak dikucurkan ke industri kapal dalam negeri, justru ke industri galengan kapal luar negeri.

Melalui akun Instagram pribadinya, Menteri KKP menegaskan bahwa sumber pembiayaan proyek tersebut tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Melainkan, bersumber dari dana pinjaman luar negeri yang berasal dari Pemerintah Inggris (United Kingdom/UK)

“Yth Menteri Keuangan, supaya anda faham dan cerdas, bahwa dana utk pembangunan kapal tsb bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK,” kata Trenggono seperti dikutip dalam akun Instagram pribadinya, @swtrenggono, Selasa (10/2) malam.

Bahkan, Trenggono meminta Purbaya untuk lebih dulu mempertanyakan kepada anak buahnya sebelum melemparkan tudingan untuk kementerian yang dipimpinnya. Salah satunya, soal kebenaran apakah anggaran pembelian kapal KKP sudah dikucurkan atau belum.

“Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, bener gak itu uang kapal sudah di kucurkan?,” tukasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku heran dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang belum mengoptimalkan alokasi anggaran pembelian kapal untuk pelaku industri kapal dan galangan kapal dalam negeri.

Hingga kini, mereka mengaku belum menerima satu pun pemesanan (order) kapal dari KKP, meski tambahan anggaran yang diajukan kementerian tersebut telah disetujui dan dicairkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Sudah terima order dari KKP?," tanya Purbaya kepada para pelaku industri kapal dalam negeri saat menghadiri acara Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia di Jakarta, seperti dikutip dari potongan video yang beredar di media sosial, Selasa (10/2).

"Belum," jawab para pelaku usaha serentak.

Bendahara Negara itu menilai keputusan KKP yang tak masuk akal, karena lebih memilih membeli kapal dari luar negeri ketimbang memanfaatkan produk industri galangan kapal lokal.

Padahal, melalui APBN yang dikucurkan, pemerintah sedang berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektor, termasuk melalui belanja pemerintah kepada industri dalam negeri.

"Kan ada yang nggak masuk akal. Uangnya gua keluarin, ordernya nggak ada. Ini apa-apaan. Ini mungkin Kadin kurang aktif apa gimana nih. Atau Menteri Perindustrian gimana," tutur Purbaya.

"Kenapa KKP belum order? belum ada order ke sana? Kan kita mendorong pertumbuhan ekonomi. Uangnya udah saya anggarin loh, rugi saya pak. Hutang-hutang, dialokasi nggak dipakai. Terus kalau depan Presiden selalu bilang ada," imbuhnya.