Naikkan Daya Saing, Prabowo Mau Pangkas Jumlah BUMN dari 1.000 jadi 200, Izinkan WNA jadi Bos BUMN

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan rasionalisasi terhadap badan usaha milik negara (BUMN).

Hal itu disampaikan dalam dialog bersama Chairman Forbes Media, Steve Forbes, di forum Forbes Global CEO Conference 2025 yang digelar di St. Regis, Jakarta, Rabu (15/10).

“Saya sudah memberikan arahan kepada pimpinan Danantara untuk merasionalisasi semuanya, memangkas dari 1.000 BUMN menjadi angka yang lebih rasional, mungkin 200, atau 230, 240, dan kemudian menjalankannya dengan standar internasional,” kata Prabowo.

Prabowo menegaskan, reformasi BUMN ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja usaha negara yang selama ini dinilainya masih belum optimal.

Menurut Prabowo, terlalu banyaknya jumlah BUMN justru menghambat daya saing dan efektivitas pengelolaan aset negara.

“Saya sudah mengatakan kepada manajemen Danantara agar menjalankan BUMN dengan standar bisnis internasional. Anda bisa mencari otak terbaik, talenta terbaik,” ucapnya.

Prabowo juga mengungkapkan, pemerintah telah memperbarui sejumlah regulasi untuk membuka peluang bagi profesional asing memimpin perusahaan milik negara.

“Saya telah mengubah regulasi. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia, bisa memimpin BUMN kami,” ucapnya.

Menurut Prabowo, langkah ini merupakan bagian dari strategi besar untuk memperkuat daya saing global BUMN Indonesia.

Ia menilai, kolaborasi antara profesional lokal dan asing akan mempercepat transfer pengetahuan dan tata kelola modern di lingkungan korporasi negara.

Selain itu, Prabowo menyoroti pentingnya sinergi antara dunia politik dan ekonomi dalam pengambilan kebijakan publik.

Menurut dia, banyak pemimpin politik di dunia yang masih enggan memahami aspek bisnis dan data ekonomi dalam proses pengambilan keputusan.

“Kadang-kadang ada semacam keterputusan antara pelaku ekonomi dan pelaku politik, para pemimpin politik. Banyak pemimpin politik, saya rasa, tidak mau mengerjakan pekerjaan rumahnya. Banyak pemimpin politik mungkin takut dengan angka atau takut dengan bisnis,” ujar Prabowo.

“Jadi saya kira, sekarang menjadi kewajiban bagi para pemimpin muda Indonesia yang ingin menjadi pemimpin politik untuk memahami bisnis dan ekonomi,” imbuhnya.