Jaga Tata Kelola Pangan, Guru Besar IPB Minta Bulog Tidak Diintervensi

JawaPos.com - Perum Bulog memiliki peran penting dalam pengelolaan pangan di Indonesia. Oleh karena itu, intervensi terhadap Bulog harus dicegah, sehingga kinerjanya bisa maksimal.

Guru besar IPB University Dwi Andreas Santosa mengatakan, Bulog bekerja sesuai mandat Perpres 125 tahun 2022. Menurutnya, golden rule tata kelola pangan menempatkan lembaga penyimpan cadangan pangan negara harus bebas intervensi.

Intervensi akan membuat Bulog kehilangan kendali dalam menjaga stok dan distribusi. Dampak buruknya yakni kenaikan harga bahan pokok.

“Tahun 2025 ini, tidak ada bulan di mana harga beras nggak naik. Naik terus, dari Januari sampai detik ini harga beras naik terus. Berarti kan ada 'something wrong', ada sesuatu yang salah,” ujar Andreas, Minggu (31/8).

Andreas mengungkap, produksi beras diperkirakan naik sekitar 5 persen, namun ketersediaan beras untuk konsumsi menjadi terendah dalam tiga tahun terakhir.
“Ketersediaan beras untuk konsumsi tahun ini terendah selama 3 tahun terakhir menjadi hanya 33,9 juta ton. Kok bisa? Ini kan pertanyaannya kok bisa?,” imbuhnya.

Atas dasar itu, intervensi terhadap Bulog harus dihentikan. Bulog harus dibiarkan bekerja sesuai dengan kewenangannya.

“Lembaga yang menyimpan cadangan pangan pemerintah itu seharusnya bebas intervensi dari pihak apa mana pun. Itu seharusnya. Sekarang ini Bulog menghadapi persoalan sangat besar terkait dengan stok. Harus diingat, karena begitu banyak pihak yang mencampuri urusan Bulog,” tegas Andreas.

Dia bahkan mengingatkan adanya potensi kerugian negara yang besar akibat tata kelola stok yang tidak profesional. “Gudang-gudang filial Bulog itu berasnya sudah pada enggak karuan loh. Jadi hati-hati, nih, pemerintah. Kalau 100 ribu ton saja negara dirugikan 1,2 triliun. Harus diingat itu kan ya,” pungkasnya.