Menkeu Sri Mulyani Dapat Peringatan Terkait Alokasi Anggaran Daerah dalam RAPBN 2026

JawaPos.com – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rio Alexander Jeremia Dondokambey, menyoroti adanya penurunan alokasi dana desa dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. 

Ia khawatir kondisi ini akan berdampak pada menurunnya peran desa dalam pembangunan maupun pembinaan masyarakat, terlebih di tengah pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih.

Hal itu disampaikan Rio saat membacakan pandangan umum fraksi-fraksi di depan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-2 DPR Masa Sidang I Tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8).

"Penurunan alokasi dana desa di tengah pelaksanaan program Koperasi Merah Putih Desa berpotensi melemahkan peran desa dalam pembangunan dan pembinaan masyarakat," kata Rio memaparkan pandangan fraksi-fraksi.

Ia meminta pemerintah agar menyiapkan langkah antisipasi terkait situasi tersebut. Menurutnya, penguatan kapasitas dan tata kelola desa menjadi hal penting agar program-program pembangunan tetap berjalan efektif.

"Pemerintah perlu menyiapkan program berbasis desa dengan tata kelola yang baik serta penguatan kompetensi usaha," tegasnya.

Selain dana desa, Rio juga menyoroti potensi defisit anggaran yang diproyeksikan dalam RAPBN 2026. Ia mengingatkan, pemerintah untuk memastikan strategi pembiayaan dilakukan dengan aman dan terukur agar tidak membebani keuangan negara di masa mendatang.

Ia juga turut menyinggung kebijakan pemerintah yang mengalokasikan pembiayaan investasi sebesar Rp 203,1 triliun dalam RAPBN 2026. Menurutnya, investasi tersebut harus memiliki ukuran yang jelas untuk menjamin efektivitas penggunaannya.

"Investasi dengan alokasi anggaran mencapai Rp 203 triliun. Pemerintah dalam melaksanakan investasi harus ada tolak ukur yang bisa diukur" pungkasnya.