Dianggap Merugikan Industri Dalam Negeri, APMAKI Diminta Stop Impor Food Tray untuk MBG 

Siswa saat menyantap makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 03 Jati Pulogadung, Jakarta. (7/5/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Perusahaan lokal menghadapi tantangan di tengah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Yaitu, adanya sikap pemerintah yang mengimpor food tray. Kebijakan untuk mengimpor tempat makan MBG itu dianggap merugikan produsen lokal. 

Asosiasi Produsen Peralatan Makan dan Kemasan Indonesia (APMAKI) meminta Pemerintah menutup keran impor food tray, karena sangat merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini memproduksi peralatan makan serupa.

Ketua Umum APMAKI Ali Chandrawan mengungkapkan, produsen lokal memang menghadapi tantangan besar dalam bersaing dengan barang impor, terutama dari sisi harga. Menurut dia, tingginya biaya produksi menjadi kendala utama. Salah satu faktor penyebabnya harga bahan baku di dalam negeri yang jauh lebih mahal dibanding di negara lain.

“Saya pastikan (UMKM), kami kalah bersaing dengan impor. Kalau beli bahan baku di dalam negeri, harganya mahal. Kalau impor bahan baku, banyak hambatan regulasi,” jelas Ali pada Rabu (13/8).

Kondisi itu kontras dengan Tiongkok. Di sana, bahan baku food tray dapat diperoleh tanpa pajak. Produksi dilakukan oleh perusahaan besar hingga home industry yang sama-sama bebas pajak, lalu diekspor dengan fasilitas khusus. Alhasil, harga produk jadi mereka bisa ditekan jauh lebih murah.

“Kalau bersaing secara fair saja kita sulit, apalagi dengan kondisi sekarang. Akhirnya harga di pasar jadi tinggi dan memberatkan,” tegasnya. Dia khawatir jika impor dibiarkan, industri lokal akan semakin terpinggirkan dan berpotensi gulung tikar.

Sejalan dengan itu, Guru Besar UGM Tumiran juga menilai langkah pemerintah membuka keran impor food tray sangat merugikan UMKM. Kebijakan tersebut ibarat “menyuntik mati” pelaku usaha kecil yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. “Jadi, kapan mau mandiri? Kita bicara hilirisasi, transisi energi, masa food tray saja impor? Itu harusnya tidak boleh,” ucapnya.

Menurut dia, Pemerintah seharusnya memanfaatkan program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini untuk membangkitkan industri dalam negeri. Dengan begitu, tidak hanya memenuhi kebutuhan program MBG, tetapi juga membuka lapangan kerja baru.

“Masa UMKM-UMKM kita tidak bisa dibantu oleh pemerintah supaya industrinya di dalam negeri tumbuh. Banyak orang-orang kita yang butuh kerja,” tambahnya.

Tumiran menilai langkah membuka ruang impor ini sebagai keputusan yang konyol, apalagi Indonesia memiliki kemampuan teknologi yang tidak kalah dari negara lain. Ia mencontohkan, saat ini Indonesia mampu memproduksi pesawat melalui Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) dan mengembangkan produk pertahanan lewat Pindad. Jika kemampuan tersebut bisa dimanfaatkan, memproduksi food tray di dalam negeri bukanlah hal mustahil.

Baca Juga: Papua Tengah Jadi Provinsi Pertama Bentuk 100% Koperasi Desa Merah Putih, MBG Capai 25% Target

“Teknologinya tanya yang sudah bagus-bagus, panggil di IPTN, panggil Pindad, atau orang BRIN untuk mengawasi proses produksinya,” sarannya.

Tumiran menegaskan, dana yang berasal dari pajak rakyat sebaiknya digunakan untuk membangun dan memperkuat industri nasional, bukan untuk membeli produk impor yang sebenarnya bisa dibuat di dalam negeri.

Baik APMAKI maupun Tumiran sepakat bahwa membuka keran impor food tray untuk MBG adalah langkah mundur dalam upaya kemandirian nasional. Mereka berharap pemerintah segera mengevaluasi kebijakan ini dan memberi dukungan penuh pada industri lokal agar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan kualitas bersaing dan harga terjangkau.