Sulitnya Akses Modal Masih jadi PR Besar UMKM, Layanan Digital Bantu Perkecil Gap

JawaPos.com - Meski menjadi penggerak utama perekonomian dengan kontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97 persen tenaga kerja nasional, jutaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia masih terbentur masalah klasik. 

Ya, apalagi kalau bukan sulitnya akses permodalan. Nggak percaya? Data yang bilang demikian. 

Data Bank Indonesia mencatat, rasio kredit perbankan untuk UMKM baru sekitar 21 persen dari total penyaluran kredit nasional. Angka ini masih jauh dari target pemerintah yang ingin mendorong porsi kredit UMKM mencapai 30 persen. 

Rendahnya rasio ini menunjukkan betapa masih sempitnya ruang bagi pelaku usaha kecil untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal.

Persyaratan ketat perbankan, minimnya jaminan, serta prosedur yang berbelit membuat banyak UMKM kesulitan mengembangkan usaha. Situasi ini semakin berat bagi pelaku usaha di daerah yang jauh dari pusat layanan keuangan.

"Kalau tidak ada tambahan modal, mau beli alat baru saja susah. Padahal permintaan ada, tapi kemampuan produksi terbatas," kata Ziaulhaq, pengusaha kuliner di Lombok melalui keterangannya saat menerima bantuan modal dari Ovo dan Grab Indonesia.

Ia sempat menutup usahanya saat pandemi sebelum akhirnya mendapatkan pendanaan dari platform digital yang prosesnya cepat dan tanpa syarat rumit.

Salah satu contoh inisiatif yang mulai membuka akses pembiayaan adalah GrabModal, layanan pendanaan berbasis aplikasi yang dikelola Ovo Finansial bersama Grab Indonesia. 

Sejak 2023, program ini diklaim telah menyalurkan lebih dari Rp 6 triliun kepada 445 ribu penerima, termasuk 30 persen di luar Pulau Jawa. Pendanaan digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari menambah stok, membeli peralatan, hingga merekrut pegawai.

Lainnya, Robertus, pemilik warung makan di Labuan Bajo, memanfaatkan pendanaan ini untuk renovasi tempat usaha dan membeli perlengkapan dapur. "Dulu mulai dari Rp 600 ribu, sekarang plafon pinjamannya naik jadi Rp 16 juta karena pembayaran lancar," ujarnya.

Survei CORE Indonesia 2025 sendiri juga menemukan bahwa platform pendanaan digital dengan ekosistem terintegrasi seperti ini mampu mempercepat penyaluran modal dan menekan risiko kredit macet, terutama bagi pelaku usaha yang kesulitan mengakses bank.

Namun, para pengamat menilai solusi digital hanyalah salah satu langkah. Pemerintah dan lembaga keuangan perlu memperluas kebijakan yang mempermudah pinjaman, memberi literasi keuangan, dan melindungi pelaku usaha dari jerat utang yang memberatkan.

Intinya, tanpa perbaikan menyeluruh, jutaan UMKM akan tetap kesulitan mengembangkan usaha mereka, padahal sektor ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia.