Singgung Soal Kecilnya Gaji Dosen dan Guru, Sri Mulyani: Apakah Semuanya Harus dari Keuangan Negara?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Youtube)

JawaPos.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal banyaknya anggapan di media sosial bahwa menjadi dosen dan guru tidak dihargai karena gajinya kecil. Menurutnya, anggapan ini pula yang menjadikan tantangan tersendiri bagi keuangan negara.

"Di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya tidak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara," kata Sri Mulyani, Rabu (7/8)

Hal itu pula yang memantik pertanyaan dasar bagi dirinya, apakah seluruh kesejahteraan dosen dan guru di tanah air harus berasal dari keuangan negara, atau justru bisa turut melibatkan partisipasi masyarakat.

"Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat," imbuhnya.

Meski begitu, Sri Mulyani tidak membeberkan secara detail partisipasi masyarakat seperti apa yang dimaksudnya. Namun, dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ia menyebut selalu menyisihkan 20 persen dari belanja negara khusus untuk pendidikan.

Adapun pada tahun 2025 ini, Pemerintah telah mengalokasikan sebesar Rp 750 triliun. Lebih lanjut, dia membeberkan bahwa alokasi anggaran ini dipakai untuk memperkuat ekosistem dari seluruh pendidikan. Mulai dari madrasah, pendidikan sekolah negeri, swasta.

Bahkan, ketika berbicara tentang guru, dana APBN khusus pendidikan ini juga digunakan untuk memperluat kepada guru-guru mulai dari honorer sampai dengan profesor.

"Atau orang-orang pintar yang ada di ruangan seperti ini, peneliti dan perguruan tinggi yang juga begitu sangat diverse," beber Sri Mulyani.

Mengutip dari bahan paparannya, alokasi anggaran pendidikan tahun 2025 telah diperuntukkan bagi Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa. Lalu, Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 20,4 juta siswa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 9,1 juta siswa, Bantuan Operasional PTN (BOPTN) bagi 197 lembaga.

Kemudian, diperuntukkan bagi beasiswa LPDP sekitar 36 ribu on going beasiswa degree, Digitalisasi Pembelajaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non PNS sebanyak 477,7 ribu guru, Sertifikasi Guru 666,9 ribu guru, renovasi sekolah 22 ribu pembangunan/rehabilitasi sekolah, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Unggulan hingga Sekolah Rakyat.