Anggaran Belanja BUMN Capai Rp 1.000 Triliun, Tapi UMKM Baru Kebagian 6 Persen

JawaPos.com – Anggaran belanja perusahaan-perusahaan pelat merah alias BUMN Indonesia mencapai angka fantastis, yakni lebih dari Rp 1.000 triliun.

Namun, dari jumlah sebesar itu, hanya sekitar Rp 60 triliun yang mengalir ke pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Angka ini setara dengan 5,2% hingga 6% dari total belanja BUMN. Fakta tersebut disoroti langsung oleh Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf.

Dalam pembukaan acara PaDi UMKM Hybrid Expo & Conference 2025 di Pakuwon Mall Surabaya, Sabtu (2/8), Aminuddin menekankan perlunya perubahan paradigma dalam pola belanja BUMN.

Ia mendorong agar UMKM tak hanya dipandang sebagai pelengkap, tapi dijadikan mitra strategis dalam ekosistem bisnis BUMN.

“BUMN kita punya belanja ribuan triliun, tapi yang terserap ke UMKM masih kecil. Padahal, kalau UMKM kita diberi akses lebih luas, mereka bisa menjadi motor pemerataan ekonomi nasional,” ujar Aminuddin.

Ia mencontohkan, banyak pengadaan barang dan jasa di BUMN yang sebetulnya bisa diserap dari UMKM lokal. Mulai dari air mineral, furnitur, hingga jasa konstruksi skala kecil. Sayangnya, pola belanja masih cenderung terpusat ke vendor besar atau perusahaan besar.

Menurut Aminuddin, ini bukan hanya soal keberpihakan, tapi soal efisiensi dan pembangunan ekonomi yang inklusif.

“Banyak produk UMKM yang kualitasnya bagus, tapi belum masuk rantai pasok BUMN karena terbatasnya akses. Lewat platform seperti PaDi UMKM, kita ingin membuka akses itu seluas-luasnya,” jelasnya.

Acara PaDi UMKM Hybrid Expo 2025 sendiri menjadi momentum untuk mempertemukan ribuan pelaku UMKM dengan perusahaan BUMN, mitra pengadaan, dan calon investor.

Selain pameran offline yang berlangsung hingga 3 Agustus di Pakuwon Mall, kegiatan juga dilanjutkan secara online hingga 31 Agustus melalui platform digital PaDi UMKM.

Melalui program ini, Kementerian BUMN berharap rasio belanja terhadap UMKM bisa terus meningkat di tahun-tahun mendatang.

Targetnya bukan hanya sekadar menaikkan angka, tapi mendorong lahirnya lebih banyak UMKM yang naik kelas dan siap bersaing di pasar nasional maupun global.

“Kalau BUMN bisa menyerap lebih banyak produk dari UMKM lokal, maka kita akan melihat pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, adil, dan berkelanjutan,” tutur Aminuddin.