Marak Fenomena Rojali dan Rohana Imbas Daya Beli Masyarakat Turun, Legislator Tak Ingin Muncul juga Istilah Rohalus

JawaPos.com - Fenomena soal penyebutan rombongan jarang beli (Rojali) dan rombongan hanya nanya (Rohana) sedang ramai diperbincangkan di media sosial.

Tren yang terlihat jenaka ini sebetulnya menggambarkan persoalan serius mengenai daya beli masyarakat yang kian tertekan dan menurun.

Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah merasa miris terkait turunnya daya beli masyarakat. Ia meminta Pemerintah bertindak serius dalam menyikapi perekonomian rakyat.

"Fenomena ini menggambarkan bagaimana masyarakat saat ini cenderung menahan konsumsi, sebagai respons atas stagnasi pendapatan dan beban fiskal yang dinilai masih cukup berat," kata Charles kepada wartawan, Jumat (1/8).

Ia menjelaskan, banyak masyarakat yang kini menganggap aktivitas belanja di luar kebutuhan pokok sebagai bentuk kemewahan. Sebagian besar penghasilan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, tanpa ruang untuk konsumsi tambahan.

"Kondisi daya beli masyarakat menunjukkan adanya penyesuaian pola konsumsi, di mana prioritas diberikan pada kebutuhan dasar seiring dengan tekanan ekonomi yang ada," ujarnya.

Istilah Rojali dan Rohana, yang muncul sebagai sindiran lucu di tengah masyarakat, mencerminkan perubahan perilaku konsumen. 

Rojali biasa disematkan pada pengunjung pusat perbelanjaan yang datang beramai-ramai namun hanya berjalan-jalan tanpa membeli.

Sementara Rohana menggambarkan mereka yang hanya bertanya-tanya harga atau spesifikasi barang, namun tidak jadi bertransaksi.

Namun Charles menilai, meskipun istilah-istilah tersebut viral dengan nada humor, mereka menyiratkan sinyal penting bagi pemerintah. Ia mendorong agar kebijakan fiskal ditinjau kembali agar sejalan dengan kebutuhan rakyat.

"Dalam konteks perlambatan konsumsi masyarakat, evaluasi diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan daya beli masyarakat," tegasnya.

Menurut Charles, perlu ada langkah reformasi fiskal yang konkret. Ia menyarankan perluasan bantuan sosial berbasis konsumsi dan penguatan subsidi, terutama energi dan pangan, untuk melindungi masyarakat dari tekanan inflasi.

"Perluasan skema bantuan sosial berbasis konsumsi perlu dipertimbangkan, termasuk penguatan subsidi energi dan pangan sebagai bantalan terhadap inflasi," jelasnya.

Charles juga meyakini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan menaruh perhatian terhadap fenomena ini. Menurutnya, Presiden Prabowo memiliki kepedulian besar terhadap isu ekonomi kerakyatan.

“Kita tahu Presiden Prabowo Subianto sangat concern terhadap persoalan ekonomi, khususnya ekonomi kerakyatan. Jadi saya yakin pemerintahan Presiden Prabowo akan melakukan intervensi-intervensi terhadap fenomena ini,” urainya.