Tarif Impor AS dari Indonesia 19 Persen, Pemerintah Optimistis Ekonomi Tumbuh 5 Persen

JawaPos.com - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mengundang asosiasi pelaku usaha dan juga kementerian teknis terkait kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat (AS). Angka tarif 19 persen yang disepakati merupakan hasil dari negosiasi tingkat tinggi antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump. 

"Angka tersebut bersifat final dan mengikat (binding). Ini adalah hasil kesepakatan tertinggi antar kepala negara," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantornya, Senin (21/7). 

Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, tarif ini merupakan yang terendah. Misalnya, Vietnam dan Filipina masih dikenakan tarif 20 persen. Lalu, Malaysia dan Brunei sebesar 25 persen. Ada juga Kamboja dan Thailand masing-masing 36 persen. Serta Myanmar dan Laos mencapai 40 persen. 

Jika dibandingkan dengan negara pesaing Indonesia di sektor produk tekstil, tarif impor AS terhadap Bangladesh masih 35 persen. Kemudian, tarif kepada Sri Lanka 30 persen, Pakistan 29 persen, dan India 27 persen. Terkait struktur tarif secara keseluruhan, berdasarkan buku tarif kepabeanan untuk skema most favoured nation (MFN), dari total 11.555 pos tarif, sekitar 12 persen sudah memiliki tarif nol persen.  

"Sedangkan sekitar 47 persen dikenakan tarif mendekati 5 persen. Jadi Amerika (Serikat) sebetulnya sudah dapat 60 persen dibawah 5 persen. Nah dengan adanya perjanjian tersebut, maka Amerika kita perluas menjadi mayoritas menjadi nol persen" jelas politisi Golongan Karya itu.  

Indonesia juga telah menyelesaikan hambatan non-tarif (non-tariff barriers) dengan AS. Hambatan serupa juga telah diatasi dengan negara-negara mitra yang telah menandatangani perjanjian dagang dengan Indonesia. Meskipun AS sebelumnya belum menandatangani perjanjian dagang resmi dengan Indonesia, kesepakatan tarif ini akan ditindaklanjuti melalui joint statement yang jadwalnya akan diumumkan secara bersamaan oleh kedua negara. 

Terkait dengan pembelian produk AS, kata Airlangga, pemerintah telah melakukan pembelian. Meski saat ini terjadi reorientasi negara asal impor. Untuk sektor energi, Indonesia membeli dari berbagai negara. Namun ke depan sebagian akan difokuskan ke AS.  

Hal serupa juga berlaku untuk produk agrikultur seperti gandum (wheat) dan kedelai (soybean). Yang memang telah rutin diimpor. 

"Dengan demikian tidak ada tambahan secara keseluruhan terhadap barang impor dari Indonesia," ucapnya. 

Dia memastikan, rencana impor produk hortikultura dari AS tidak akan mengganggu program swasembada pangan nasional. Komoditas pertanian yang akan diimpor merupakan bahan pangan yang sulit diperoleh di dalam negeri. Komoditas gandum dan kedelai juga selama ini telah diimpor dari negara lain seperti Australia dan Ukraina. 

"Kita tidak akan mengganggu program swasembada. Swasembada pangan tetap kita jaga. Yang dilakukan hanyalah pengalihan sumber impor bahan baku pangan tersebut," ujarnya. 

Selain produk hortikultura, pemerintah Indonesia juga menyatakan komitmennya untuk meningkatkan pembelian energi dari AS, termasuk LPG, minyak buah (fruit oil), dan bensin. 

Airlangga menyebutkan, Indonesia akan terus memfasilitasi perusahaan-perusahaan AS yang beroperasi di Indonesia. Fasilitas tersebut mencakup kemudahan perizinan dan pemberian insentif untuk mendukung iklim usaha. 

Tak hanya di sektor perdagangan, kerja sama Indonesia-AS juga akan diperkuat. Di sektor investasi, pengembangan sumber daya manusia (SDM), hingga sektor keuangan. 

"Tentu Indonesia juga membahas kerja sama di bidang jasa keuangan (financial services) yang dinilai menguntungkan bagi Amerika," jelasnya.