Duh! Bank Dunia Ramalkan 60 Persen Negara Berkembang Alami Perlambatan Ekonomi Tahun ini, Termasuk Indonesia

JawaPos.com - Bank Dunia memproyeksi ekonomi global melambat menjadi 2,3 persen pada 2025. Sebanyak 60 persen negara berkembang di dunia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, rata-rata 3,8 persen. Termasuk Indonesia.

Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kamar Dagang (Kadin) Indonesia, Aviliani menilai, paket stimulus pemerintah yang diberikan Juni-Juli cukup jika hanya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5 persen saja. Tapi kalau untuk mengejar pertumbuhan 8 persen seperti yang digemborkan Presiden Prabowo Subianto, butuh kinerja investasi yang harus naik tiga kali lipat.

"Terus apa fokusnya (pemerintah) kan juga nggak jelas sekarang gitu loh. Jadi, harus punya prioritas mana yang mau ditumbuhkan. Supaya mempunyai multiplier effect," kata Aviliani saat ditemui usai kick-off ISEI Young Economist Festival 2025 di Griya Perbanas, Rabu (11/6).

Menurut dia, multiplier effect itu ada dua. Yakni, terhadap total investasi dan hasil atau terhadap kesempatan kerja. Karena bisa jadi ekonomi tumbuh tinggi, tapi sebenarnya tidak menciptakan lapangan kerja. Lebih kepada padat modal.

"Nah, yang kita harapkan (perekonomian) tumbuh tinggi, tapi menciptakan lapangan kerja. Sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang menjadi perhatian saat ini adalah pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Karena kalau perekonomian tumbuh tinggi, tapi tidak merata, sama aja bohong," ujarnya.

Sedangkan untuk perlambatan ekonomi, kondisi ini dialami oleh seluruh dunia. Bukan hanya negara-negara emerging market. Dan memang wajar. Karena disrupsi terhadap kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang membuat para investor wait and see.

"Walaupun sekarang kalau kita lihat pasar sudah tidak percaya dengan yang Trump katakan. Karena belum tentu kejadian.

"Kenapa? Karena orang sudah memprediksikan kalau itu dilakukan benar-benar oleh Trump, ya ekonomi yang resesi duluan pasti Amerika. Karena pasti inflasi tinggi. Nggak mau juga perusahaan bangun pabrik di sana," beber wakil ketua bidang VI Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) itu.

Aviliani melihat, Indonesia bisa memanfaatkan momentum ini. Yang mana, sebenarnya investor itu tertarik untuk menanamkan modalnya di Tanah Air. Sayangnya, pemerintah dan stakeholder tidak pernah siap dengan arah yang mau didorong di dalam investasi.

Kalau memang kebijakan pemerintah mau ke sosial dan kesehatan, ya harus fokus. Investasi diarahkan ke dua sektor itu.

"Ambil contoh program MBG (makan bergizi gratis). Ada pabrik susu yang mau masuk ke Indonesia. Cuma, mereka butuh kepastian program ini berlanjut. Sehingga kalau bikin pabrik, produknya bisa diserap MBG. Nah jadi mesti ada kepastian dulu pemerintah arahnya kemana. Jadi kalau investor masuk itu sudah jelas," ungkapnya.

Dari sisi pembiayaan, target pertumbuhan 8-11 persen dirasa agak berat. Penyebabnya bukan hanya dari sisi demand saja, tapi juga supply side. Sebab, likuiditas perbankan sekarang terbatas.

Bahkan perbankan sudah menurunkan margin. Karena bunga dana lebih tinggi daripada bunga kredit. "Jadi, saya melihatnya kalau tumbuh double digit susah kayaknya. Mungkin 8-9 persen sudah bagus. Kalau BUMN (badan usaha milik negara) mulai pinjam lagi kredit, mungkin bisa tumbuh bagus," ungkap Aviliani.

Masalahnya, BUMN saat ini sudah di bawah Danantara. Pergerakan perusahaan pelat merah ini juga terbatas lantaran birokrasi di dalamnya. Padahal masing-masing sudah memiliki rencana bisnis. Itu menjadi pegangan setiap perusahaan.

"Jadi, saya lihat danantara ini sebenarnya maksudnya bagus. Apa-apa kan harus dilapor sekarang. Jadi itu malah menghambat perusahaan-perusahaan BUMN. Harus ada mekanisme untuk mempercepat," tandasnya.