Bantuan Pangan Beras 20 Kg untuk 18,3 Juta Keluarga Penerima Manfaat Dimulai Akhir Juni 2025

JawaPos.com – Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) memastikan bahwa bantuan pangan beras pada Juni-Juli 2025, sebanyak 20 kilogram (kg) akan mulai disalurkan pada akhir bulan ini. 

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan bantuan beras itu nantinya akan disalurkan kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 

Data tersebut sebagaimana telah tertuang dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang merupakan basis data penerima menambah keakuratan sasaran bantuan pangan beras tahun ini. 

"Pengiriman beras akan lebih efisien dengan langsung diberikan 20 kilogram (kg) untuk tiap penerima dengan total 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM)," kata Arief Prasetyo Adi dalam keterangannya, Senin (9/8). 

Lebih lanjut, Arief membeberkan hingga saat ini penyaluran bantuan pangan masih dalam tahap administrasi penganggaran bersama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun, secara paralel, kata Arief, Bulog telah diminta untuk memulai persiapan kemasan beras per 10 kg, sehingga nanti dapat didistribusikan secara cepat. 

Dia mengatakan pengiriman bantuan beras dalam dua bulan sekaligus akan berpengaruh terhadap besaran anggaran negara yang dikucurkan. Sehingga, kata dia, secara biaya akan lebih efisien.  

"Untuk bantuan pangan beras itu 10 kilogram dengan alokasi 2 bulan, jadi 20 kilogram per keluarga penerima. Tapi kita upayakan agar bisa dikirimkan dalam one shoot atau dalam satu kali pengiriman sudah mencakup dua bulan. Jadi lebih efisien dari segi biaya," jelas Arief. 

Terkait estimasi anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk program prorakyat ini, Arief menyebut akan menghabiskan sebesar Rp 4,9 triliun. Guna mengawasi program ini, pihaknya nanti akan bekerja sama dengan seluruh kementerian lembaga, termasuk Satgas Pangan Polri.   

"Untuk kebutuhan program 2 bulan ini, kan 18,3 juta penerima dikali 10 kilogram beras dikali 2 bulan. Kemudian ada biaya distribusi, kemungkinan sekitar Rp 4,9 triliun. Jadi by name by address dengan data penerima yang terverifikasi," kata Arief lagi. 

"Kami berupaya menyalurkan mulai akhir Juni ini dengan preferensi daerah-daerah yang agak jauh seperti Indonesia timur dan beberapa daerah 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan). Itu yang harus dijalankan duluan," pungkasnya.