Indonesia dan Inggris Teken Perjanjian Kerja Sama di Bidang Mineral Kritis, Tekan Biaya Investasi Mineral

JawaPos.com–Pada Rabu (18/9), Inggris menandatangani nota kesepahaman dengan Indonesia untuk berkolaborasi dalam bidang mineral kritis. Kesepakatan diumumkan kedutaan Inggris di Jakarta.

Pengumuman terjadi setelah Amerika Serikat mendekati Indonesia untuk bergabung dalam kemitraan mineral kritis multinasional. Sejak larangan ekspor bijih mentah pada 2020, Indonesia telah memperluas sektor pemrosesan nikel, meskipun industri ini menghadapi kritik dari pemerhati lingkungan.

Perjanjian berfokus pada peningkatan ketahanan rantai pasokan, pengolahan yang berkelanjutan, dan pengetahuan teknis. Meski rincian spesifik belum diungkap, langkah ini menunjukkan komitmen kedua negara dalam mengelola mineral kritis secara lebih efektif.

Indonesia, yang kaya akan deposit timah, tembaga, bauksit, dan nikel, sedang berupaya meningkatkan nilai tambah dari mineralnya dengan menarik investasi dalam sektor pengolahan dan pembuatan baterai kendaraan listrik. Dengan kerja sama ini, Inggris dan Indonesia akan berperan sebagai pemeran kunci dalam industri mineral global, ungkap Menteri Pembangunan, Perempuan dan Kesetaraan Inggris, Anneliese Dodds, dikutip dari reuters.

Menteri Bahlil juga menyoroti potensi kerja sama teknologi antara Indonesia dan Inggris. Kerja sama ini meliputi nikel, teknologi air bawah laut, pengembangan energi angin, dan energi matahari. Indonesia berharap dapat menekan biaya investasi di bidang mineral kritis dan energi terbarukan. Sehingga, harga jual kepada masyarakat menjadi lebih rendah.

”Kita mengalami satu persoalan di mana biaya investasinya besar. Kalau biaya investasinya besar, harga jualnya ke masyarakat mahal. Nah, ini kita lagi mencari titik tengahnya agar semuanya bisa berjalan, ya,” ucap Bahlil.

Dilansir dari Antara, kemitraan dalam transisi energi rendah karbon juga dilakukan melalui program menteri. Program itu memberikan bantuan teknis untuk reformasi kebijakan dan pengembangan kerangka peraturan pasar energi, serta memberi insentif pada investasi.

Menteri mendukung pengembang dan investor proyek energi terbarukan untuk mengembangkan proyek yang layak secara finansial dan menyambungkan mereka dengan investor. Hingga saat ini, menteri telah memobilisasi potensi investasi sebesar 927 juta poundsterling (Rp 18,7 triliun) untuk proyek energi rendah karbon di Indonesia. Program didanai dan dikelola Kedutaan Besar Inggris di Jakarta dan telah beroperasi sejak Januari 2020.

Pada 2023, nilai hibah program ditingkatkan menjadi 20 juta poundsterling (Rp 404 miliar) seiring dengan perpanjangan program selama dua tahun.