Airlangga Sebut Pemerintah Rampungkan 190 PSN dengan Investasi Capai Rp1.515 T sepanjang 2023

JawaPos,com-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, hingga akhir 2023 Pemerintah telah merampungkan sebanyak 190 Proyek Strategis Nasional (PSN). Seluruh proyek itu dibangun dengan investasi mencapai Rp 1.515,4 triliun.

’’Pemerintah telah menyelesaikan pembangunan 190 PSN dengan total investasi mencapai Rp1.515,4 triliun,” kata Airlangga dalam Seminar Nasional bertajuk “Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut atau Giant Sea Wall” di Grandballroom Kempinski, Jakarta, Rabu (10/1).

Airlangga merinci, dari keseluruhan PSN tersebut terdapat 30 proyek dan 9 program dalam status beroperasi sebagian. Kemudian, sebanyak 50 proyek yang tercatat masuk dalam tahap kontruksi. ’’Sebanyak 4 program dalam tahap transaksi, serta 37 proyek dan 4 program dalam tahap penyiapan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat selama delapan tahun atau sewindu berjalannya telah menyelesaikan sebanyak 156 Proyek Strategis Nasional (PSN). Nilai proyek tersebut mencapai Rp 1.000 triliun.

Adapun PSN yang sudah selesai terdiri dari jalan tol hingga MRT di Jakarta. Tetapi, yang selesai baru dari Jakarta Selatan ke bagian tengah Jakarta. ’’Pusat dan Utara sedang dalam proses fase 2, kemudian timur barat itu juga sedang dalam proses studi,” ujar Airlangga.

Selanjutnya, PSN yang juga telah selesai antara lain Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, car terminal untuk mendorong 300 ribu kendaraan di Patimban, dan beberapa pos lintas batas di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.

Airlangga juga menyebut, berbagai tantangan pembangunan PSN seperti penyediaan lahan, pendanaan, hingga tata ruang. Kendati demikian, sekalipun pemimpin pemerintahan akan berganti dengan pergantian presiden pada 2024, Airlangga memastikan pembangunan infrastruktur akan terus berjalan.

”Karena infrastruktur itu adalah kebutuhan masyarakat, kebutuhan publik, sama seperti KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), itu jalan terus. Kawasan industri itu mulai dibangun pada 1990-an, tidak berhenti karena itu kebutuhan sebuah negara,” terang Airlangga. (*)