Debat Capres-Cawapres Isu Ekonomi, Prediksi Pengamat: Bakal Ada Kejutan soal IKN, Hilirisasi Masih Setengah Hati

JawaPos.com - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara melihat infrastruktur dan hilirasi merupakan dua aspek yang mencerminkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Infrastruktur memang cukup masif dibangun. Hanya saja yang menjadi salah satu titik kelemahan adalah belum berkorelasi dengan penurunan biaya logistik secara signifikan. Termasuk harga pangan.

"Logikanya semakin banyak jalan dibangun, harusnya semakin murah. Tol laut yang seharusnya bisa menurunkan disparitas antara Papua dengan Jawa meliputi harga semen, kebutuhan bahan pokok, sampai sekarang juga belum efektif," kata Bhima saat ditemui Jawa Pos di bilangan SCBD, Kamis (21/12).

Infrastruktur juga terlalu banyak membebankan penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ini akan ada kaitannya dengan kemampuan fiskal. Sementara di akhir kepemimpinan Jokowi, kondisi finansial BUMN yang diberi penugasan kurang begitu bagus. Bahkan ada yang terancam pailit lantaran tidak mampu membayar utang.

Lalu, menyoal hilirisasi, itu ide lama. Namun, fokus di era Jokowi masif di sektor nikel. Di saat bersamaan ada permintaan baterai yang meningkat. Hanya saja, masalah hilirasi masih terlalu padat modal. Selain itu, 90 persen tujuan ekspor bisa dibilang monopsoni, hanya satu pembeli tunggal yaitu Tiongkok.

Yang terjadi adalah ketergantungan terhadap Tiongkok membuat hilirisasi menjadi semu. Sebab, Indonesia belum bisa menghasilkan baterai. Karena investasi smelter high pressure acid leaching (HPAL) itu baru masuk di 2022. Sehingga paling cepat smelter beroperasi pada 2024.

"Padahal hilirisasi konsepnya dari mulai bahan tambang mentah (bijih nikel) kemudian dikirim keluar dalam bentuk baterai. Bahkan bisa dalam bentuk mobil listrik. Nah, ternyata yang terjadi baru feronikel dan alloy yang masih setengah jadi," bebernya.

Kemudian, Bhima menilai PR ekonomi berikutnya terkait banyaknya masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, masih mengeluhkan harga kebutuhan pokok. Inflasi terkesan kecil sekarang. Tapi tidak menggambarkan kondisi nyata di lapangan.

"Inflasi kecil karena inflasi intinya itu rendah sekali. Yang mencerminkan dari sisi permintaan itu masih rendah," jelas lulusan University Of Bradford itu.

Sementara inflasi dari sisi pasokan itu mendesak terus ke atas. Pupuk harganya mahal, stok terbatas, berimbas harga pangan naik, impor makin susah. Artinya masalah pangan di akhir era Jokowi butuh solusi konkret.

"Kemungkinan soal pupuk ini akan menjadi bahasan sisi ekonomi dari pasangan Ganjar (Pranowo) dan Mahfud MD," ujarnya.

Setelah itu, ada lapangan kerja. Saat ini pemerintah mendorong talenta digital. Tapi digitalisasi tersebut tidak nyambung dengan industri pertanian dan pengolahan.

Misalnya, tukang ojek online atau kurir paket e-commerce. Lapangan pekerjaan memang terbuka. Tapi dari sisi kualitas buruk. Lapangan kerja yang bertambah tidak diiringi dengan peningkatan pendapatan yang signifikan.

Baca Juga: Daftar 10 Kota dengan Biaya Hidup Tertinggi di Indonesia, DKI Jakarta No. 1 Sampai Rp 14,9 Juta per Bulan

Nah, biaya hidup juga harus menjadi perhatian dalam bahasan debat capres-cawapres. Komponen terbesar biaya hidup adalah perumahan. Mau sewa rumah, sewa apartemen, dan KPR/KPA yang sangat mahal. Itu yang menekan hidup kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

"Jadi, suku bunga yang tinggi, spekulasi tanah, dan harga bahan bangunan yang meningkat harus dipecahkan. Bukan hanya soal backlog, tapi keterjangkauan terhadap harga. Di Jakarta misalnya, banyak apartemen atau rusun kosong. Backlog mungkin isu daerah lain," urainya.