Capai 101,3 Persen Target Awal, Sri Mulyani Sebut Penerimaan Pajak Tahun ini Melanjutkan Keberhasilan 2021 dan 2022

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (Kemenkeu/Zalfa Dhiaulhaq)

JawaPos.com - Kinerja penerimaan pajak mampu tumbuh positif di tengah penurunan harga komoditas dan perlambatan ekonomi global. Hingga 12 Desember 2023, penerimaan pajak sudah mencapai Rp 1.739,84 triliun. Realisasi tersebut telah mencapai 101,3 persen dari target awal Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebesar Rp 1.718 triliun.

"Tahun 2023 menjadi tahun ketiga penerimaan pajak mampu mencapai target yang ditetapkan dalam APBN. Pada saat yang sama, pertumbuhan penerimaan pajak yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi membawa penerimaan pajak kembali mencatat Buoyancy Pajak di atas 1 (satu), melanjutkan keberhasilan yang sama pada 2021 dan 2022," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam APBN Kita di kantornya, Jumat (15/12).

Hanya saja, jika mengikuti revisi target APBN 2023 senilai Rp 1.818,2 triliun, maka realisasi penerimaan pajak baru 95,7 persen. Sebagai informasi, target penerimaan pajak telah direvisi dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 75/2023 yang naik Rp 100 triliun.

Perempuan yang akrab disapa Ani itu optimistis jajaran Direktorat Jenderal Pajak mampu mencapai angka revisi tersebut. Apalagi, penerimaan pajak sepanjang 2023 tercatat mampu tumbuh 7,3 persen dan pertumbuhan bulanan sebesar 28,7 persen.

Ani menjelaskan, kelompok pajak tumbuh positif kecuali pajak penghasilan (PPh) migas yang mengalami kontraksi akibat moderasi harga minyak bumi dan gas alam. Lebih rinci, penerimaan pajak terbesar disumbang PPh nonmigas senilai Rp 951,83 triliun atau melesat 108,95 persen dari target. Kemudian, PPN dan PPnBM sebanyak Rp 683,32 triliun yang juga naik 8,78 persen dari target.

Begitu pula, penerimaan negara dari PBB dan pajak lainnya yang tumbuh 100,82 persen di atas target senilai Rp 40,34 triliun. Sedangkan penerimaan dari PPh migas yang merosot 11,85 persen sebesar Rp 64,36 triliun. Meski demikian, angka tersebut mencapai 104,75 persen dari target pemerintah.

Jika melihat secara keseluruhan, pendapatan negara per 12 Desember 2023 telah mencapai Rp 2.553,2 triliun atau 103,7 persen dari target APBN 2023. "Penerimaan pajak mampu tumbuh positif dan melampaui target APBN pada saat terjadi penurunan harga komoditas," ungkapnya.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo memastikan peningkatan basis pemajakan terus dilakukan. Antara lain melalui pengawasan wajib pajak pasca program pengungkapan sukarela. Serta intensifikasi pemajakan ekonomi digital melalui pemungutan PPN perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dan pemajakan atas financial tecnology (fintech).

Selain itu, pengawasan ditingkatkan sejalan dengan masih adanya pembayaran PPh masa untuk PPh badan. Juga, mengawasi pembayaran PPN masa yang biasanya dibayarkan paling lambat akhir bulan.

"Ini biasanya dibayarkan tanggal 15 setiap bulan. Sehingga kami terus memastikan pembayaran tidak di-carry forward ke 2024," terang Suryo.

Ditjen Pajak juga memantau kementerian dan lembaga yang akan menyelesaikan pembayaran atas belanjanya di akhir periode 2023. Di mana setiap belanja, kemungkinan ada pajak yang harus dipotong dan dipungut oleh bendahara pemerintah.