Presiden Jokowi Soroti Realisasi Anggaran Menumpuk di Akhir Tahun

JawaPos.com – Di pengujung 2023, realisasi anggaran belanja pemerintah belum terserap maksimal. Di tingkat pusat baru mencapai 74 persen. Untuk pemerintah daerah, angkanya lebih rendah lagi, yakni 64 persen.

Kondisi semacam itu, menurut Presiden Joko Widodo, berulang setiap tahun. Realisasi anggaran belanja selalu menumpuk di akhir tahun. ”Ini sudah tinggal tiga minggu. Artinya, tiga minggu ini akan keluar uang bertriliun-triliun. Ini kita ulang-ulang terus tiap tahun,” kata Jokowi kemarin (29/11).

Hal itu disampaikan presiden saat penyerahan digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2024 di Istana Negara.

Menurut Jokowi, sejak awal pemerintahannya sembilan tahun lalu, hal itu berusaha untuk diubah. ”Memang mengubah cara kerja, mengubah mindset tidak mudah,” tuturnya.

Dia meminta agar anggaran belanja yang dialokasikan pemerintah segera dieksekusi. Bahkan bisa dimulai ketika awal tahun. ”Gunakan anggaran yang telah diberikan itu sekali lagi secara disiplin, teliti, dan tepat sasaran,” tegasnya. Selain itu, mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. ”Sehingga tidak ada celah penyalahgunaan anggaran,” imbuh presiden.

Jokowi mengingatkan bahwa anggaran yang dibelanjakan merupakan uang rakyat. Karena itu, orientasinya harus berfokus pada hasil sehingga bisa bermanfaat bagi rakyat.

Yang tidak kalah penting, antara pusat dan daerah harus bersinergi. Tujuannya, pembangunan bisa selaras. ”Sudah bikin jalan tol mestinya pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota itu menyambungkan dengan kawasan industri, kawasan wisata, kawasan pertanian, kawasan perkebunan,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, tahun depan APBN menargetkan pendapatan negara sebesar Rp 2.802,3 triliun. Sementara itu, untuk belanja negara ditetapkan Rp 3.325,1 triliun. Terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp 2.467,5 triliun (naik 8,6 persen) dan TKD Rp 857,6 triliun (naik 5,3 persen).

Ani, sapaan karib Sri Mulyani, menekankan bahwa DIPA 2024 menjadi penyerahan terakhir pada masa periode kedua kepemimpinan Jokowi. "Bapak Presiden dan para hadirin yang kami hormati, tahun 2024 yang merupakan tahun terakhir dari Kabinet Indonesia Maju, APBN didesain dengan defisit sebesar 2,29 persen dari PDB atau nilainya Rp 522,8 triliun pembiayaan," jelasnya.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, pengesahan DIPA 2024 dilakukan melalui proses digitalisasi. Bahkan sejak perencanaan penganggaran hingga penandatanganan secara elektronik.

Penerapan digitalisasi itu merupakan salah satu upaya penjaminan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sebelum penerapan digitalisasi, proses pengesahan dokumen anggaran itu harus melalui 12 tahap. Sementara, saat ini hanya empat tahap dan menggunakan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI).

Digitalisasi tersebut diharapkan meningkatkan tata kelola sehingga memudahkan penandatanganan dokumen, efisiensi anggaran dari percetakan, dan penggunaan kertas pro lingkungan. ”Dalam hal ini bisa disebutkan green budgeting serta meningkatkan keamanan dokumen dan data," katanya. (lyn/dee/c7/fal)