PT Pos Indonesia: Penyaluran Bantuan Pengentasan Stunting di Jateng Capai 100 persen

JawaPos.com - PT Pos Indonesia menyebutkan pendistribusian Bantuan Pangan Telur dan Daging Unggas bagi Keluarga Risiko Stunting (KRS) di Provinsi Jawa Tengah telah mencapai 100 persen.

"Hal ini menjadikan Jawa Tengah sebagai wilayah pertama yang telah menyelesaikan penyaluran bantuan pangan pengentasan stunting dari tujuh 

provinsi yang disasar," kata Direktur Bisnis Kurir dan Logistik Pos Indonesia, Siti Choiriana dalam keterangan tertulis, Selasa (6/6).

Dia menjelaskan, proses pendistribusian bantuan pangan telur dan daging unggas tahap 1 hampir mencapai titik akhir, yakni pada angka 88,2 persen. Adapun wilayah dengan angka realisasi penyaluran lebih dari 98 persen lainnya ialah Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur.

Untuk mendorong penyelesaian program bantuan ini, Pos Indonesia terus mengerahkan seluruh armada dan sumber daya manusia dalam menuntaskan bantuan pangan ini.

"Terhitung, 15.315 personel dan 6.410 armada telah diterjunkan demi tercapainya bantuan kepada seluruh KRS di tujuh provinsi sesuai jadwal," jelasnya.

Lebih lanjut, Siti Choiriana melaporkan bahwa tidak ada kendala berarti dalam proses pembagian bantuan tersebut. Hal ini berkat sinergitas antara Pos Indonesia, ID Food, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Pos Indonesia dalam setiap penyaluran bantuan menggunakan teknologi sehingga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang direkam akan jauh lebih akurat.

“Kerja sama tim yang baik antara Pos Indonesia, ID Food, dan Badan Pangan Nasional, digitalisasi, seperti real-time dashboard monitoring yang kami terapkan turut membantu dalam menuntaskan beberapa kendala sehingga bantuan dapat tersalurkan sesuai jadwal dan tepat sasaran, by name by address,” ujarnya.

Sebagai informasi, Pos Indonesia bersinergi dengan ID Food diamanahi oleh pemerintah dalam menyalurkan Program Bantuan Pangan Telur dan Daging Unggas yang bertujuan untuk menanggulangi kekurangan dan krisis pangan, kemiskinan, stunting, gizi buruk, serta mengendalikan dampak inflasi dalam negeri.

Adapun waktu pelaksanaan program ini berlangsung selama tiga bulan, yakni April, Mei, dan Juni 2023. (*)