Tanggapi Kritik DPR soal Subsidi Kendaraan Listrik, Sri Mulyani: Indonesia Tidak Boleh jadi Penonton

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama jajarannya saat rapat dengan Komisi XI DPR RI di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2023). Komisi XI DPR bersama Kementerian Keuangan menggelar rapat bersama terkait evaluasi reformasi birokras

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pemberian subsidi kendaraan listrik di tanah air merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap pengembangan ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) yang telah dilakukan oleh banyak negara. Oleh sebab itu, Menkeu menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh menjadi penonton.

Hal ini disampaikan sebagai tanggapan pemerintah atas kritik DPR soal subsidi kendaraan listrik. Sebagaimana telah disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS dan Fraksi PAN beberapa waktu lalu.

Menkeu menjelaskan, dukungan terhadap KLBB merupakan upaya untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi, menciptakan nilai tambah yang tinggi. Lalu, meningkatkan kesempatan kerja, serta penggunaan energi yang ramah lingkungan sehingga dapat menurunkan emisi serta efisiensi subsidi energi.

"Semua (negara) secara massif melakukan formulasi kebijakan untuk memperkuat ekosistem industri vehicle. Indonesia tidak boleh menjadi penonton apalagi Indonesia adalah produsen mineral yang sangat menentukan dunia," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna Masa Sidang V, Selasa (30/5).

Lebih lanjut, Menkeu juga mengatakan bahwa strategi ini dilakukan untuk meningkatkan Indonesia pada poros strategis di dalam geopolitik dunia. Hal ini sejalan dengan kebijakan produsen kendaraan bermotor di banyak negara yang telah berkomitmen untuk beralih memproduksi 100 persen ke mobil listrik pada tahun 2035-2040.

Negara-negara itu, diantaranya Amerika Serikat, Eropa seperti Jerman dan negara-negara seperti Inggris, Tiongkok. "Dan beberapa negara tetangga kita di ASEAN, seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Jadi mobil listrik menjadi tren keniscayaan," lanjutnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah memperkenalkan serangkaian insentif tidak hanya dari sisi suplai, yaitu menarik investor untuk datang ke Indonesia. Namun investor juga akan mempertimbangkan makin kuat apabila domestik demand pasar dalam negeri Indonesia juga memiliki perananan yang sangat penting.

"Oleh karena itu, instrumen fiskal terus akan menjadi instrumen di dalam menjaga kepentingan strategis Indonesia di dalam kancah persaingan yang sangat sengit. Kita tidak boleh kalah seperti yang terjadi pada industri chip dan elektronik pada tahun 1980-1990an," tandasnya.

Sejumlah kritik yang disampaikan oleh DPR salah satunya diungkapkan oleh Perwakilan Fraksi Demokrat, Rizki Aulia Natakusumah. Dia menyampaikan pihaknya meminta pemerintah dapat memfokuskan subsidi untuk membangun infrastruktur ramah lingkungan dan mendukung transportasi massa.

"Kami memandang pemberian subsidi untuk kendaraan listrik pribadi justru kontraproduktif karena seolah-olah subsidi ini diberikan kepada pengusaha, masyarakat yang mampu, bukan kepada rakyat kecil yang sangat membutuhkan uluran tangan dari pemerintah," tuturnya.

Kemudian dari Fraksi PKS yang diwakilkan oleh Andi Akmal Pasluddin, mengatakan bahwa insentif pajak kendaraan listrik tidak menyentuh tujuan afirmatif kepada masyarakat kecil dan menilai subsidi tersebut adalah sebuah pemborosan.

"Fraksi PKS juga menyoroti pemborosan insentif pada industri mobil listrik, besarnya insentif perpajakan dan subsidi yang diberikan kepada industri kendaraan listrik hanya akan dinikmati pelaku dan konsumen kelas atas," ujar Andi.

Editor: Estu Suryowati

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Tanggapi Kritik DPR soal Subsidi Kendaraan Listrik, Sri Mulyani: Indonesia Tidak Boleh jadi Penonton

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Tanggapi Kritik DPR soal Subsidi Kendaraan Listrik, Sri Mulyani: Indonesia Tidak Boleh jadi Penonton

Tags

Artikel Terkait

Pengamat Dorong Insentif EV Lebih Tepat Sasaran, Bisa Tekan Beban Subsidi BBM

Indef: Lonjakan Harga Minyak Ancam Fiskal, Insentif EV Dibutuhkan jaga Pasar Menengah

Insentif Kendaraan Listrik Tak Diperpanjang Tahun Depan, Begini Respons Polytron

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com