Investasi Lampaui Target, Rp 79,5 T Masuk ke Jatim

JawaPos.com - Iklim investasi di tanah air sedang kondusif. Sepanjang 2021, kinerja investasi berhasil melampaui target. Realisasinya tembus 101 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 900 triliun.

"Realisasi investasi Januari‒Desember 2021 kita mencapai Rp 901,2 triliun. Artinya, melampaui target dari perintah Bapak Presiden kepada kami yang sebesar Rp 900 triliun," ungkap Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia kemarin (27/1).

Capaian itu juga melampaui target dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) yang ditetapkan sebesar Rp 864 triliun. Dengan begitu, realisasi investasi itu melebihi 104 persen dari target RPJMN.

Seiring dengan pencapaian tersebut, total tenaga kerja yang terserap sebanyak lebih dari 1,2 juta. ’’Ini tenaga kerja langsung. Kalau dari teori ekonominya, biasanya tiga sampai empat kali lipat. Jadi, kalau dikalikan tiga atau empat, itu bisa sampai 4 juta sampai 5 juta,’’ jelasnya.

Bahlil memerinci, dari capaian tersebut, penanaman modal asing (PMA) tercatat Rp 454 triliun (50,4 persen). Sementara itu, penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp 447 triliun (49,6 persen). ’’Kalau tren ini mampu kami pertahankan pada 2022, insya Allah Indonesia akan masuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan pendapatan per kapita akan bergeser,’’ jelas mantan Ketum Hipmi itu.

Dari sisi lokasi, Jawa Barat tercatat menjadi provinsi dengan investasi masuk terbesar sepanjang 2021. Yakni, tercatat Rp 136,1 triliun. Disusul DKI Jakarta (Rp 103,7 triliun); Jatim (Rp 79,5 triliun); Banten (Rp 58 triliun); dan Riau (Rp 53 triliun).

Untuk kuartal IV 2021 saja, realisasi investasi yang masuk mencapai Rp 241,6 triliun. Naik 12,5 persen dibandingkan periode yang sama pada 2020. Kemudian, tenaga kerja yang terserap mencapai 295 ribu orang atau naik 0,24 persen dibandingkan kuartal IV 2020. DKI Jakarta menjadi daerah dengan investasi masuk yang paling besar pada kuartal IV, yakni mencapai Rp 30,8 triliun.

Tercapainya investasi pada 2021 membuat Bahlil optimistis menghadapi target tahun ini. Pada 2022 pemerintah menetapkan target investasi sebesar Rp 1.200 triliun.

Dia mengakui tidak mudah menghadapi target itu. Menurut dia, pandemi Covid-19 dan stabilitas politik dalam negeri harus bisa terjaga. Dengan didukung penerapan UU Ciptaker, Bahlil yakin target itu tercapai.

Bahlil menuturkan, ada beberapa strategi yang akan digunakan. Pertama, memaksimalkan potensi dari investasi yang sudah mendapatkan izin dan fasilitas insentif. ’’Kemarin saya katakan bahwa ada beberapa perusahaan yang sudah dapat insentif. Ada kurang lebih Rp 2.000 triliun. Ini akan jadi bagian terpenting yang menjadi skala prioritas kita,” katanya.

Kedua, pemerintah akan mendorong percepatan realisasi investasi sejumlah proyek yang sudah diluncurkan pada 2021. Pihaknya mendorong para pelaku usaha untuk melakukan konstruksi dan mempercepat schedule. ’’Contoh, bangun pabrik 36 bulan, kita majukan jadi 30 bulan. Ini berarti bisa mempercepat realisasi dan menaikkan angka realisasi,’’ imbuh Bahlil.

Strategi selanjutnya, Bahlil akan membentuk tim khusus untuk bisa menggaet para investor global agar masuk ke Indonesia. ’’Tim ini akan melakukan kerja untuk berkompetisi di beberapa negara di UEA, China (Tiongkok), Korea, Jepang, dan Amerika,’’ katanya.

Terpisah, ekonom Bhima Yudhistira memandang realisasi investasi 2022 masih mungkin tercapai. ’’Tapi, perlu effort. Tantangan makin kompleks karena IMF sendiri memproyeksikan pertumbuhan global menurun, dan akan memengaruhi investasi di negara berkembang,’’ ujarnya kepada Jawa Pos kemarin.

Menurut Bhima, perlu ada kewaspadaan pada kenaikan suku bunga acuan di negara maju. Sebab, itu juga membuat sebagian investor mengalihkan dana ke aset di negara maju. ’’Pandemi dengan merebaknya varian Omicron juga membuat proyeksi investasi sedikit rendah dari ekspektasi. Tapi, berita baiknya, minat investasi di sektor komoditas dan hilirisasi industri masih tetap tinggi,’’ jelasnya.

Dia melanjutkan, booming harga komoditas diperkirakan masih berlanjut setidaknya sampai akhir semester I 2022. Dalam situasi ini, pemerintah sebaiknya mempercepat reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, dan penurunan biaya logistik.