Kementerian Investasi Diminta Bantu Perbaiki Defisit Fiskal

JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengapresiasi kinerja Kementerian Investasi (Kemenves) yang baru dibentuk beberapa bulan lalu. Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza memandang, sejauh ini Kemenves cukup responsif dalam menangkap peluang investasi.

Menurutnya hal itu sudah menjadi keharusan lantaran pemerintah menempatkan aspek investasi sebagai salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi. Faisol menyebut, kontribusi Kemenves sangat penting mengingat pemerintah tengah memperbaiki defisit fiskal.

Sementara belanja pemerintah, maupun konsumsi masyarakat masih terhambat akibat pemulihan ekonomi. "Peluang investasi juga cukup besar, sejumlah investor global juga siap untuk mengucurkan dana. Sekarang tinggal daya jangkau Kementerian Investasi saja yang diperluas," ujarnya, Kamis (3/7).

Faisol melanjutkan, untuk membantu pemerintah dalam menumbuhkan ekonomi, selain mencari peuang investasi baru, Kemenves juga perlu menagih komitmen investasi asing yang belum terealisasi. Faisol berharap Kemenves dapat memastikan realisasi komitmen investasi yang selama ini terkendala.

Hal itu dapat dilihat dari track record Kemenves dalam menyelesaikan investasi mangkrak di kuartal sebelumnya. Sampai kuartal I 2021, Kemenves telah mengeksekusi Rp 517,6 triliun investasi mangkrak dari total Rp 708,0 triliun.

Faisol menambahkan, hal ini jadi salah satu kunci pertumbuhan investasi terutama yang berasal dari penanaman modal asing. "Selain itu, Kemenves juga harus memastikan investasi yang sudah masuk bisa berjalan dengan baik, amplifikasi keberhasilan ini akan sangat berguna untuk komunikasi dengan calon investor berikutnya," imbuhnya.

Adapun terkait koordinasi antarkementerian dan lembaga pemerintah, Faisol berharap hal ini masih dapat ditingkatkan. Sebab, Faisol menilai sektor investasi masih cukup monoton, dalam arti sedikit sektor memiliki dominasi yang besar.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Kadin Shinta Kamdani Widjaja yang berharap Kemenves dapat mewujudkan target realisasi investasi sampai Rp 900 triliun. Meskipun ia mengaku hal tersebut bukan pekerjaan yang mudah.

"Sangat potensial untuk mencapai target Rp 900 triliun, hanya memang perlu kerja keras karena kondisi ekonomi saat ini belum mendukung adanya arus investasi yang deras ke negara berkembang. Sehingga pemerintah perlu memastikan iklim usaha dan investasi nasional dapat terus kompetitif untuk menarik investasi," ujarnya.

Tak cuma memastikan konsistensi UU Cipta Kerja guna memastikan daya saing investasi nasional, Shinta juga mengatakan perlu adanya reformasi struktural lanjutan untuk membenahi komponen-komponen biaya usaha yang masih mahal. Misalnya terkait biaya energi, logistik, suku bunga perbankan, hingga pajak dan cukai.

"Kepastian biaya dari komponen-komponen ini menjadi sangat penting bagi dunia usaha dalam menjalankan usahanya di Indonesia," pungkasnya.