Presiden Jokowi Genjot Realisasi Belanja Akhir dan Awal Tahun

JawaPos.com – Penggunaan anggaran sepanjang kuartal IV tahun ini menjadi penentu bangkitnya perekonomian Indonesia. Mengingat, pertumbuhan di kuartal III masih akan tercatat minus.

Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, kemarin (2/11), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuturkan, kuartal IV menjadi kesempatan terakhir dalam upaya pemulihan ekonomi tahun ini. ”Saya harapkan realisasi belanja kita betul-betul harus berada pada titik yang paling maksimal,” ujar presiden. Itu demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang minus di dua kuartal terakhir.

Pada kuartal II lalu pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka minus (-)5,32 persen. Lalu, pertumbuhan di kuartal III yang akan diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) pekan ini diprediksi juga masih minus. ”Perkiraan kita di angka -3, naik sedikit,” lanjut mantan wali kota Solo tersebut.

Dengan kata lain, ada tren membaik meski masih minus. Karena itu, realisasi belanja di kuartal IV harus terus didorong semaksimal mungkin agar perbaikan ekonomi terus terjadi. Di sektor konsumsi misalnya. Laporan terakhir menunjukkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga -4 persen. Maka, harus ada penguatan demand agar konsumsi terangkat.

Upaya pemulihan ekonomi, tegas Jokowi, tidak boleh berhenti hanya sampai akhir kuartal IV 2020. ”Kuartal pertama 2021 juga harus mulai distart dari sekarang,” tuturnya. Dia meminta semua kementerian langsung melakukan lelang begitu daftar isian penggunaan anggaran (DIPA) turun. Dengan cara itu, diharapkan perputaran ekonomi terjaga di kuartal pertama 2021.

Yang paling cepat untuk direalisasikan tahun depan adalah lanjutan program bantuan sosial (bansos). Program tersebut sejak sekarang harus dimatangkan sehingga tinggal mencairkan saat tahun anggaran berjalan. Selain itu, belanja-belanja modal seperti infrastruktur digiring untuk dimulai kembali.

Untuk investasi, Jokowi sudah mendapat laporan dari Menko Kemaritiman dan Investasi serta kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Investasi belum bisa naik di atas -5 persen. Karena itu, dia meminta upaya peningkatan investasi dimaksimalkan di kuartal IV 2020 dan kuartal I 2021.

Peluang dalam investasi terbuka seiring perpanjangan fasilitas Generalized System of Preference (GSP) dari Amerika Serikat (AS). Artinya, ada keringanan bea masuk produk Indonesia ke AS. ”Ini menjadi kesempatan karena kita satu-satunya negara di Asia yang mendapatkan fasilitas ini,” tambahnya.

Soal bansos, sejumlah program dipastikan akan terus berjalan hingga tahun depan. Salah satunya bantuan sosial tunai (BST) yang bakal diberikan hingga semester pertama 2021. Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara menjelaskan, dampak pandemi Covid-19 diperkirakan belum sepenuhnya mereda pada 2021. Karena itu, pemerintah akan melanjutkan penyaluran bansos khusus berupa BST untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat terdampak. ”BST akan dilanjutkan selama enam bulan, yakni dalam periode Januari hingga Juni 2021,” ujarnya.

Sasaran program meliputi 34 provinsi di Indonesia. Artinya, DKI Jakarta yang sebelumnya tidak mendapat jatah BST akan mendapat kucuran bantuan mulai tahun depan. Seperti diketahui, dalam rangka merespons pandemi, warga DKI Jakarta mendapat bantuan sembako/beras dengan besaran indeks bantuan sama. Yakni Rp 600 ribu per bulan di tiga bulan awal (April–Juni) dan Rp 300 ribu per bulan (Juli–Desember).

Mensos melanjutkan, BST pada 2021 akan menjangkau sepuluh keluarga penerima manfaat (KPM) dengan indeks Rp 200 ribu per KPM per bulan. Untuk mendukung program tersebut, Kemensos telah mengalokasikan anggaran Rp 12 triliun.

Baca juga:

• Bangun Kewirausahaan untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi


• Vaksin Belum Terdistribusi, Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Masih Sulit


• Pertumbuhan Ekonomi Ditarget 5 Persen

Juliari mengakui, program bansos pada 2021 tidak akan semasif tahun ini. Pemerintah akan lebih berfokus pada program-program pemulihan perekonomian dan vaksinasi Covid-19 secara bertahap yang membutuhkan anggaran tidak sedikit. Menurut dia, program vaksinasi juga sangat masif dan membutuhkan anggaran cukup besar. ”Sehingga bantuan sosial dari Kemensos akan dikonsolidasikan, dikurangi sedikit,” ungkapnya.

Meski demikian, bansos reguler berupa program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan nontunai (BPNT)/program sembako dipastikan akan tetap berjalan normal pada 2021. Dua program itu masih menjadi program penting pemerintah dalam upaya mempercepat penurunan angka kemiskinan.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

 

https://www.youtube.com/watch?v=49iS9JqVYWk