DPR Dukung Langkah Ahok Hapus Fasilitas Kartu Kredit Pejabat Pertamina

JawaPos.com - Komisaris Utama PT. Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menutup fasilitas kartu kredit yang selama ini dinikmati jajaran direksi hingga komisaris mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak. Sebab, langkah tersebut dapat menghemat sebagai efisiensi di tengah pandemi Covid-19.

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto juga ikut mendukung langkah tersebut sebab apa yang dilakukan Ahok pasti telah melalui kajian dan analisis yang memadai.

"Pasti Ahok memiliki basis data yang kuat sehingga akhirnya mengambil langkah atau keputusan tersebut. Saya kira sebagai upaya penghematan maka langkah Ahok itu layak kita dukung dan apresiasi," ujarnya dalam keterangannya, Rabu (16/6).

Darmadi menegaskan, penghapusan fasilitas kartu kredit tersebut lantaran adanya indikasi pemborosan anggaran negara. Sebab, penggunaan fasilitas kartu kredit tersebut sulit dimonitor.

“Kalau pejabat Pertamina memakai kartu kredit pribadi gak masalah cuma yang dikhawatirkan saat mereka gunakan fasilitas kartu kredit corporate itu tentu yang sudah di monitor Ahok sehingga beliau ambil keputusan untuk hapus fasilitas itu," tuturnya.

Bahkan, menurutnya, tidak tertutup kemungkinan fasilitas yang semestinya untuk kepentingan koorporasi tapi bisa saja digunakan untuk keperluan diluar itu. Apalagi limit kartu kredit tersebut jumlahnya sangat besar yaitu sebesar Rp 30 miliar.

"Bisa jadi selama ini ada kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi menggunakan fasilitas ini. Sebaiknya kalau ada kepentingan pribadi gunakan fasilitas kartu kredit pribadi saja jangan gunakan fasilitas yang dibiayai uang rakyat,” tandasnya.