Pesan Pengamat Energi, Erick Jangan Blunder dalam Menempatkan Ahok

JawaPos.com - Kabar Basuki Tjahaja Purnama (BTP) bakal menjadi salah satu pucuk pimpinan di perusahaan pelat merah kian santer terdengar. Setelah pertemuan dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Rabu (13/11) lalu, beragam spekulasi menggelinding bak bola liar, di mana pria yang akrab disapa Ahok itu akan memimpin.

Posisi direktur utama di sejumlah BUMN hingga kini masih kosong. Banyak kemungkinan, namun beberapa informasi menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan menjadi nakhoda di BUMN energi, antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PT Pertamina (Persero)

Menimbang kans Ahok memimpin salah satu BUMN tersebut, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, mewanti-wanti. "Kalau bicara PLN dan Pertamina, keduanya ini perusahaan yang kompleks, besar, urusan politiknya tinggi," kata Fabby dihubungi JawaPos.com, Jumat (15/11).

Ahok memang pernah mengenyam pendidikan strata satu di jurusan Teknik Geologi Universitas Trisakti, hingga menyandang gelar insinyur. Namun, menurut Fabby, itu saja tidak cukup.

Sebagai perusahaan energi terintegrasi dari hulu dan hilir, Pertamina dituntut untuk terus berkembang tak hanya di tingkat nasional tetapi juga menjadi pemain global. Maka dari itu, Fabby mengingatkan pemerintah cermat memilih orang yang akan ditempatkan pada jajaran direksi, agar BUMN migas tersebut bisa mencapai visi besarnya.

Demikian pula dengan PLN, yang menurut Fabby, dalam dua-tiga tahun ke depan punya tantangan berat. Antara lain memastikan elektrifikasi di penjuru tanah air, dan di sisi lain menjaga keuangan perusahaan setrum tersebut agar semakin sehat. "Apakah Ahok punya kompetensi dan kualitas itu?" tanya Fabby.

Pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi berpendapat, sebaiknya Erick tak menempatkan Ahok di BUMN strategis seperti PLN, Pertamina, atau bahkan Inalum yang akan mengelola Freeport. Pasalnya, kekayaan alam yang dikelola badan-badan usaha milik negara itu bernilai triliunan rupiah.

"Bagaimanapun juga Ahok itu kan politikus, saya khawatir kalau di BUMN energi akan menimbulkan conflict of interest. Yang bukan politisi saja juga begitu," katanya kepada JawaPos.com, Jumat (15/11).

"Kemudian, rekam jejak Ahok di bidang energi itu kan tidak ada sama sekali," lanjut mantan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas itu.

Photo

Basuki Tjahaja Purnama menyapa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta periode 2019-2024 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

Fahmy menegaskan, dibutuhkan figur yang memiliki kapabilitas, kemampuan, dan pengetahuan tentang energi untuk mengelola sebuah BUMN energi. Daripada di sektor energi, lanjutnya, lebih baik Ahok ditempatkan di BUMN lain.

"Kalau nanti dipaksakan Ahok di tempat tadi, maka menurut saya itu keputusan yang blunder, yang berisiko," tuturnya.

Pendapat berbeda disampaikan Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, yang meyakini Ahok masih punya peluang masuk ke sektor energi. Pasalnya, Komaidi menilai, kemampuan paling utama yang wajib dimiliki seorang pemimpin adalah kapasitasnya dalam memimpin.

"Kalau untuk masalah substansi, sepanjang beliau bisa mengoptimalkan timnya, enggak masalah juga sebenarnya," kata Komaidi kepada JawaPos.com, Jumat (15/11).

Komaidi mencontohkan di Pertamina tentu ada banyak pejabat karir yang ahli di bidangnya masing-masing, seperti ahli hulu, ahli kilang, ahli pemasaran. Demikian juga dengan di PLN.

"Analoginya, pelatih sepakbola itu kan tidak harus menjadi pemain bola juga. Pelatih bola saya kira tidak lebih hebat dari Messi atau Ronaldo, tapi bagaimana bisa mengenali potensi itu," ucapnya.

Menteri BUMN Erick Thohir, di Istana Negara, Kamis (14/11) menyampaikan, terkait posisi Ahok segera diputuskan pada Desember. Mantan bos Inter Milan itu optimistis, keberadaan Ahok bakal mempercepat hal-hal yang belum selesai dikerjakan.