Dana Atasi Climate Change Kurang, Sri Mulyani Minta ini ke Masyarakat

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, penanganan isu perubahan iklim membutuhkan biaya yang sangat besar. Dana tersebut akan digunakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK).

Sri Mulyani menyebut, anggaran yang dibutuhkan untuk pengurangan emisi karbon di kisaran 29 hingga 41 persen sebesar USD 247,2 miliar hingga tahun 2030. Adapun besaran pengurangan emisi karbon tersebut sudah sesuai Paris Agreement dalam Nationally determined contributions (NDCs).

"Dibutuhkan dana dengan jumlah hingga USD 247,2 miliar, kalau dirupiahkan Rp 3.461 triliun hingga 2030," ujarnya dalam diskusi virtual, Jumat (11/6).

Sri Mulyani menuturkan, setidaknya negara perlu menyiapkan dana Rp 266,2 triliun per tahun hingga tahun 2030. Dana tersebut lebih besar dari anggaran kesehatan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang hanya berkisar Rp 172 triliun.

Menurutnya, saat ini dalam alokasi APBN yang sudah ditandai untuk climate change sekitar 4,1 persen. Namun, dana tersebut masih kurang karena jumlahnya hanya sekitar Rp 86,7 triliun per tahun dibandingkan kebutuhannya Rp 266,2 triliun per tahun.

Dengan demikian, Sri Mulyani mengajak semua pihak dapat bersinergi menangani isu amcaman perubahan iklim tersebut. Masyarakat juga bisa berkontribusi melalui kebiasaan baik seperti dalam membuang sampah, menggunakan energi, serta air bersih.

"Masyarakat sangat bisa membantu melalui managemen menggunakan energi, air bersih dan lain-lain termasuk membuang sampah dan mengonsumsi barang-barang yang lebih ramah lingkungan," ungkapnya.

Sri Mulyani menambahkan, pihaknya mengajak seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk menjadikan isu climate change sebagai prioritas kebijakan utama mereka dalam APBD.

"Kita berharap seluruh daerah akan mengikutinya maka akan memberikan double power dari APBD dan APBN dalam menangani masalah isu perubahan iklim," pungkasnya.