Tolak PPN Sembako, PPI Ingatkan Pajak Untuk Rakyat Bukan Sebaliknya

JawaPos.com - Rencana pemerintah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako terus menuai penolakan. Kali ini disuarakan oleh pengurus Perhimpunan Pergerakan Nasional (PPI). Mereka dengan tegas meminta pemerintah dan DPR membatalkan rencana tersebut.

Presidium Pimpinan Nasional (Pimnas) PPI Andy Soebjakto menuturkan filosofi dasar negara menerapkan pajak adalah pajak untuk rakyat. "Bukan sebaliknya. Rakyat untuk pajak," katanya kepada wartawan Jumat (11/6). Dia menegaskan menolak pemberlakuan PPN untuk sembako maupun lembaga pendidikan.

Andy memahami bahwa pemerintah membutuhkan tambahan sumber pajak bagi kepentingan penyehatan APBN. Selain itu untuk keberlangsungan pembangunan. Karena itu, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak patut untuk didukung. Apalagi, kata dia, pada faktanya memang rasio pajak di Indonesia masih rendah.

"Namun demikian, upaya-upaya menambah obyek pajak harus dilakukan dengan pertimbangan yang sangat matang," jelasnya. Terutama menyangkut kondisi perekonomian dan keadaan kehidupan rakyat sehari-hari.

Baginya rencana pengenaan PPN untuk sembako adalah kebijakan yang tidak bijak dan tidak tepat. Sebab bukan saja bakal menambah beban hidup masyarakat, tetapi juga akan menurunkan kredibilitas pemerintah di mata rakyat. Andy mengingatkan sembako adalah salah satu yang terpokok dari nafas hidup rakyat. "Jika dikenakan PPN, nafas rakyat bisa tersengal-sengal," jelasnya.

Sekjen Pimnas PPI Gede Pasek Suardika menambahkan rencana pengenaan PPN untuk sekolah juga tidak bijak dan tidak tepat. Dengan pengenaan PPN, beban sekolah akan digeser menjadi beban orang tua siswa. Artinya jelas akan menambah beban pendidikan bagi rakyat.

Pada sisi yang lain, kebijakan tersebut akan mendorong makin derasnya komersialisasi pendidikan. "Yang pada akhirnya akan meningkatkan ketimpangan akses siswa terhadap sekolah-sekolah yang bermutu," urainya.

Untuk itu Pimnas PPI dengan tegas mendesak pemerintah dan DPR agar rencana pengenaan PPN terhadap sembako dan sekolah tersebut dibatalkan. Keselamatan dan kesejahteraan kehidupan rakyat haruslah diutamakan. Setidaknya jangan diberi tambahan beban di masa-masa sulit seperti sekarang ini.