IKK Juli 2022 Melemah, Tarif PPN Perlu Diturunkan Lagi?

JawaPos.com - Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) mengindikasikan optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi pada Juli 2022 tetap terjaga. Tetap di zona optimis (indeks >100), meski tak setinggi indeks bulan sebelumnya.

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Juli 2022 berada di level 123,2. Menurun dibanding IKK Juni 2022 sebesar 128,2. Penurunan tersebut sejalan dengan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang turun dari 141,8 menjadi 135,5.

Keyakinan konsumen yang tidak setinggi dibanding bulan sebelumnya terpantau pada seluruh kategori pengeluaran. Terutama pada responden dengan pengeluaran Rp 4,1–5 juta.

"Berdasarkan usia, tertahannya IKK Juli 2022 terindikasi pada sebagian besar kelompok, terutama pada responden dengan usia 31 sampai 40 tahun," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, Senin (8/8).

Ekspektasi konsumen terhadap perkiraan kondisi ekonomi 6 bulan ke depan juga melemah. Terlihat dari Indeks Ekspektasi Kondisi Ekonomi (IEK) Juli 2022 yang merosot 6,3 poin menjadi 135,5. Begitu pula, ekspektasi terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan ke depan dan ekspektasi terhadap kegiatan usaha ke depan yang termoderasi.

"Masing-masing turun sebesar 8,7 dan 8 poin menjadi 134,5 dan 133,5," terang Erwin.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, inflasi yang mulai meningkat membuat konsumen menahan diri untuk berbelanja. Khususnya durable goods atau barang tahan lama. Sebab, konsumen tengah berusaha menyesuaikan penghasilan yang ada dengan inflasi saat ini.

Konsumen juga mempersiapkan kenaikan suku bunga pinjaman sepanjang semester II 2022. Semakin tinggi suku bunga pinjaman, pembelian barang konsumsi, terutama sekunder dan tersier, ikut terpengaruh.

"Kenaikan kasus Covid-19 memang sempat menimbulkan kekhawatiran di sisi permintaan, tapi sejauh ini efek dari cost push inflation lebih dominan dibanding kekhawatiran pandemi," jelas Bhima saat dihubungi Jawa Pos, tadi malam.

Lulusan University of Bradford itu memproyeksi keyakinan konsumen masih akan menurun. Apalagi sepanjang kuartal III 2022 tidak ada agenda besar yang mendorong belanja masyarakat. Selain itu, keyakinan konsumen di daerah bergantung juga pada kecepatan pencairan anggaran pemerintah daerah (Pemda).

"Sayangnya Pemda masih banyak menahan anggaran di bank, sehingga dampak stimulus di setiap daerah tidak optimal mendorong sisi permintaan," ungkapnya.

Bhima menyarankan pemerintah untuk menambah stimulus kepada masyarakat kelas menengah dan pengeluaran terbawah. Misalnya, pengurangan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 10 persen.

Tidak perlu semua dapat pengurangan tarif PPN. Hanya barang-barang yang sensitif terhadap kenaikan inflasi bisa diberi diskon.

Pemerintah juga harus mendorong jaring pengaman sosial melalui subsidi upah pekerja, penambahan jumlah penerima program keluarga harapan (PKH). Serta, memastikan subsidi energi mencukupi hingga akhir tahun.

Di sisi lain, konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) biasanya naik cukup tinggi menjelang kontestasi pemilu 2024. Tapi, meskipun naik kontribusi terhadap total produk domestik bruto (PDB) relatif kecil.

"Misalnya pada 2019 di kuartal yang bertepatan dengan pemilu, (konsumsi) LNPRT tumbuh 17 persen dengan kontribusi sebesar 1,36 persen dari PDB," jelas Bhima.