Inflasi RI Melandai di November 2022, Airlangga Ungkap Pengendaliannya

JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tekanan inflasi Indonesia pada November 2022 melandai dari tingkat inflasi bulan sebelumnya. Secara tahunan, inflasi November 2022 tercatat sebesar 5,42 persen (YoY), menurun dibanding inflasi bulan Oktober 2022 sebesar 5,71 persen (YoY).

Berdasarkan data BPS, penurunan tersebut ditopang inflasi Volatile Food (VF) yang menurun karena extra effort pengendalian inflasi seluruh pihak di tengah inflasi Administered Prices (AP) yang masih tinggi. Sementara secara bulanan, pada November tercatat mengalami inflasi sebesar 0,09 persen secara bulanan atau month-to-month (mtm).

Airlangga mengatakan, melandainya inflasi RI terjadi dinilai lebih terkendali dibandingkan negara-negara lain. Seperti di Uni Eropa yang tercatat 10 persen (YoY) hingga Amerika sebesar 7,7 persen (YoY).

“Pencapaian inflasi Indonesia masih tetap terkendali di tengah tren inflasi tinggi yang masih terjadi di berbagai negara. Seperti Uni Eropa saat ini inflasinya tercatat sebesar 10 persen (YoY) pada November 2022. Kemudian India dan US yang realisasi inflasinya masing-masing tercatat sebesar 6,77 persen (YoY) dan 7,7 persen (YoY),” kata Airlangga dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (2/12).

Lebih lanjut, ia memaparkan berdasarkan komponennya, volatile food tercatat mengalami deflasi sebesar -0,22 persen (mtm) atau 5,70 persen (YoY). Beberapa komoditas pangan yang menyumbang terhadap inflasi November yakni telur ayam ras, tomat, beras, tempe, tahu mentah dan bawang merah.

Sementara komoditas yang menyumbang andil deflasi secara bulanan, yakni cabai merah dan cabai rawit masing-masing sebesar -0,08 persen dan -0,03 persen. Ia menyebut, harga telur mengalami kenaikan disebabkan pasokan yang terbatas di tengah peningkatan permintaan sepanjang November.

"Terbatasnya pasokan merupakan dampak dari afkir dini oleh peternak pada saat stok melimpah dan harga turun pada momen Puasa - Lebaran 2022 (April/Mei). Komoditas beras juga masih mengalami inflasi namun mulai melemah," papar Airlangga.

Lebih rinci, Airlangga menyebut inflasi inti tercatat sebesar 0,15 persen (mtm) atau 3,30 persen (YoY), khususnya berasal dari andil komoditas emas perhiasan yang menyumbang inflasi sebesar 0,01 persen (mtm). Meski begitu, inflasi inti tetap stabil pada kisaran 3 persen dan menunjukkan bahwa permintaan masyarakat konsisten tinggi seiring pemulihan ekonomi yang semakin kuat.

Di saat permintaan asing sedang mengalami penurunan cukup dalam akibat kondisi ekonomi global yang cenderung melemah, lanjutnya, permintaan domestik tetap menguat. Hal itulah yang membuat kinerja PMI Manufaktur Indonesia pada November 2022 terus melanjutkan level ekspansif selama 15 bulan beruntun dengan berada di posisi 50,3.

"Performa ini semakin menunjukkan solidnya fundamental ekonomi dalam negeri karena kinerja PMI Manufaktur di berbagai negara di dunia justru jatuh ke level kontraktif, seperti Zona Eropa (47,3), Jepang (49,0), Jerman (46,7), China (*Okt: 49,2). Di saat yang sama, level PMI Indonesia juga berada di atas beberapa negara ASEAN, seperti Malaysia (47,9), Vietnam (47,4), dan Myanmar (44,6)," rincinya.

Sedangkan untuk komponen Administered Prices, mengalami inflasi sebesar 0,14 persen (mtm) atau 13,01% (yoy), menurun dibanding bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,33 persen (mtm) atau 13,28 persen (yoy). Komoditas AP yang memberikan andil terhadap inflasi November yaitu rokok kretek filter dan rokok putih.

Kenaikan tersebut disebabkan adanya kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) tertimbang 10 persen yang di umumkan pada 3 November 2022. Adapun dampak dari penyesuaian BBM terhadap sektor transportasi telah mereda pada November.

"Hal ini terlihat dari kelompok Sektor Transportasi yang tidak memberikan andil (0,00%) pada inflasi November 2022,” ungkap Menko Airlangga.

Selain itu, inflasi yang melandai juga merupakan hasil dari intervensi Pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam upaya menekan inflasi. Adapun sejumlah langkah yang dilakukan antara lain pengendalian pasokan, pemberian subsidi transportasi, operasi pasar, dan gerakan masyarakat misal gerakan tanam pangan cepat panen.

"Selain dari anggaran existing, beberapa program tersebut dialokasikan melalui anggaran belanja wajib perlindungan sosial sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU)," imbuhnya.

Meski pencapaian inflasi pasca penyesuaian BBM tetap terkendali, namun ia mengatakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi. Terutama untuk mengantisipasi potensi peningkatan permintaan maupun harga pada momen Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 dengan berbagai upaya extra effort dengan memastikan kecukupan pasokan maupun harga yang stabil.

"Optimalisasi penggunaan anggaran belanja wajib perlindungan sosial dari DTU juga akan terus didorong hingga akhir tahun untuk mendukung pencapaian inflasi Indonesia tahun 2022 tetap terkendali,” pungkas Menko Airlangga.