Pemerintah Nonaktifkan 13,5 Juta PBI JKN BPJS Kesehatan, Mensos Gus Ipul: 87.591 Sudah Reaktivasi

JawaPos.com – Pemerintah mencatat kebijakan penonaktifan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) BPJS Kesehatan telah menyasar sebanyak 13,5 juta peserta hingga tahun 2025. Adapun 87.591 di antaranya kembali aktif melalui mekanisme reaktivasi.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, penonaktifan tersebut bukan dilakukan secara sembarangan, melainkan berdasarkan pemutakhiran data yang dimiliki pemerintah.

“Tahun lalu (2025) misalnya kita menonaktifkan 13,5 juta penerima bantuan iuran. Dari jumlah itu, ada 87.591 yang melakukan reaktivasi,” ujar Saifullah Yusuf dalam Rapat Bersama dengan Komisi V DPR RI, di Jakarta, Senin (9/2).

Selain itu, Mensos juga menyebut dari kebijakan penonaktifkan tercatat ada sejumlah orang yang telah berpindah kepada segmen mandiri BPJS Kesehatan. Namun, Mensos tak merinci soal berapa banyak segmen yang berpindah itu.

“Jadi tahun 2025 ini sudah kita laksanakan untuk menonaktifkan 13,5 juta. Yang melakukan reaktivasi sekitar 87 ribu. Kemudian ada juga yang berpindah ke segmen mandiri dari 13 juta yang kita nonaktifkan itu,” jelasnya.

Selain beralih ke kepesertaan mandiri, sebagian peserta PBI JKN yang dinonaktifkan juga kini pembiayaannya dialihkan ke pemerintah daerah, khususnya di wilayah yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC).

“Ada juga yang langsung diambil alih oleh pemda bagi daerah UHC. Jadi otomatis seluruh warganya itu sudah dibiayai oleh APBD mereka,” kata pria yang akrab disapa Gus Ipul itu.

Menurutnya, kondisi ini menjadi bukti bahwa kebijakan penonaktifan PBI JKN telah berjalan sesuai dengan data dan kondisi riil masyarakat.

“Artinya ini penonaktifan yang pas dan tepat. Mereka yang dinonaktifkan memang sudah mampu secara mandiri atau sudah dicover oleh pemerintah daerah,” tegasnya.

Mensos kembali menekankan, dari lebih dari 13 juta peserta PBI JKN yang dinonaktifkan, hanya sebagian kecil yang mengajukan reaktivasi, sementara lainnya telah beralih ke kepesertaan mandiri atau ditanggung APBD.

“Jadi saya ulang, 13 juta lebih kita nonaktifkan, 87 ribu lebih melakukan reaktivasi, dan sebagian besar lainnya sudah mandiri atau dibiayai pemda,” pungkasnya.