Ada yang Protes Soal Sidak Bank BUMN, Menkeu Purbaya: Saya Pengawas Danantara

JawaPos.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku ada yang protes soal salah satu gebrakannya untuk melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah bank BUMN. Imbasnya, pada sidak berikutnya ia tak akan melakukan sendiri, tetapi akan turut menggandeng Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). 

Hal ini Purbaya sampaikan saat membahas perihal realisasi suntikan dana likuiditas Rp 25 triliun ke Bank BTN yang menurutnya hingga Oktober 2025 masih berkisar Rp 10 triliun atau 40 persen. 

Bendahara negara ini mengakui tak akan sungkan untuk kembali menyerap sisa suntikan dana likuiditas apabila Bank BTN tidak bisa menyerapnya. Bahkan, ia mengaku akan segera melakukan sidak ke bank tersebut untuk memastikan perihal realisasinya. 

"Dia bilang tadi masih Rp 10 triliun, tapi dia bilang akan lebih cepat yang Rp 15 triliun itu. Kalau dia nggak bisa serap ya kita akan pindahin dan memasuk dekat. Kan saya belum ketemu dia, langsung ke banknya, nanti saya akan datang ke banknya," ujar Purbaya saat ditemui di Kantor DJP Pusat, Jakarta Selatan, Senin (13/10) kemarin. 

Namun ia memastikan kedatangannya ke Bank BTN nanti tak akan sendiri. Melainkan dirinya akan diajak Danantara selaku pengelola BUMN. Terlebih, ia mengaku sudah ada yang protes soal sidak bank BUMN yang selama ini dilakukannya. 

"Tapi ke banknya saya, bukan sendiri ya, tapi dengan Danantara. Jadi Danantara yang bawa saya ke sana. Ada yang protes katanya itu bukan hak saya, tapi saya pengawas Danantara. Dan Danantaranya kan bisa bagi pembeli datang ke situ," tukasnya. 

Sebelumnya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memastikan kehati-hatian dan manajemen risiko yang ketat agar kualitas kredit yang disalurkan tetap terjaga. Penempatan uang negara (PUN) sebesar Rp 25 triliun dipastikan akan terserap habis sebelum akhir tahun ini. 

"November (2025) kelar," ujar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu usai bertemu dengan Menteri Keuangan dan pelaku sektor keuangan di kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Senin (13/10).
Hingga 30 September 2025, dari dana Rp 25 triliun itu, BTN sudah menyalurkan untuk kredit sebesar Rp 10,5 triliun atau sekitar 42 persen. Namun yang baru direimburse hanya sebesar Rp 4,5 triliun. "Sisanya akan kita tagihkan Oktober ini," tegasnya.

Sumber foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com