Rata-Rata Pendapatan Warga Negara Tahun Depan Rp 7,6 Juta, Banggar DPR RI: Kesejahteran Rakyat Bukan Sekadar Urusan Tambah Pendapatan

JawaPos.com-Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat atau Banggar DPR RI Said Abdullah mengingatkan pemerintah terkait dengan sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat. Salah satunya menyoal Gross National Income (GNI) yang ditetapkan sebesar Rp 7,6 juta per bulan atau mencapai Rp 92,1 juta pada 2026.

Menurut Said perihal kesejahteraan rakyat itu tidak hanya sekadar urusan menambah pendapatan mereka. Tetapi, kata dia harus pemerintah harus melakukan peningkatan terhadap kapasitas rakyat.

"Peningkatan kesejahteran rakyat bukan sekedar urusan menambah pendapatan mereka. Tugas pemerintah untuk meningkatkan kapasitas rakyat untuk menjadi sesuatu dan melakukan sesuatu serta mendapat kehormatan adalah makna hidup yang paling bernilai," kata Said Abdullah dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Rabu (24/9).

Selain itu, Badan Anggaran DPR RI juga menyoroti dan mengingatkan niat pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan. Menurutnya, hanya ada satu alat untuk memerangi kemiskinan, yakni perlunya memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kreativitas.

"Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi 1998 meningatkan rakyat perlu diberi ruang kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan menumbuhkan kreativitas karena itu kebijakan pendidikan harus menumbuhkan kebebasan. Kebebasan akan menjadi mata air bagi rakyat untuk kreatif, kualitas akan membangkitkan inovasi dan sumber daya penemuan dan karya baru di berbagai bidang," jelas Said.

Lebih lanjut, Said juga menyoroti soal APBN 2026 yang merupakan modal penting bagi pemerintah untuk membalik keadaan. Dalam hal ini, memulai kebangkitan industri nasional, merevitalisasi industri dasar nasional yang menopang kebutuhan pokok primer rakyat.

"Seperti tekstil, pertanian, dan energi. Apalagi dengan dukungan kebijakan hilirisasi tentu akan semakin mempercepat ekspansi industri nasional. Konflik geopolitik menjadi kesempatan emas bagi industri pertahanan nasional untuk bekermbang," ujar Said.

Said juga mengatakan, ketegangan geopolitik menuntut untuk semakin mandiri kebutuhan alat pertahanan. Sekaligus memberi peluang bagi kebangkitan bisnis pertahanan untuk lebih ekspansif, mampu memenuhi permintaan pasar global.

"Keseluruhan program APBN 2026 kita harapkan Sebagai katalis pertumbuhan ekonomi. Namun juga memberikan efek berganda untuk penciptaan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi," tandas Said.