Hingga 8 September 2025, Realisasi Anggaran Program MBG Capai Rp 13 Triliun

Serapan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 8 September 2025 mencapai Rp 13 triliun. (istimewa)

JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 8 September 2025 mencapai Rp 13 triliun, atau 18,3 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Realisasi anggaran makan bergizi gratis Rp 13 triliun, atau baru 18,3 persen pagu APBN Rp 71 triliun," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Senin (22/9).

Lebih lanjut dia membeberkan bahwa sampai 8 September 2025 telah melayani 22,7 juta penerima dilayani oleh 7.644 SPPG. Dia memastikan, alokasi anggaran akan disesuaikan seiring dengan pencapaian target menuju 82,9 juta penerima pada akhir tahun ini.

"Jumlah ini terus meningkat dan kita berharap bahwa dari hari ke hari akan ada peningkatan pelayanan kepada penerima MBG sehingga nantinya akan mencapai target 82,9 juta penerima," bebernya.

Suahasil juga menyampaikan, alokasi akan disesuaikan seiring pencapaian target menuju 82,9 juta penerima. Dilihat dari sebarannya, Wamenkeu menyebut paling banyak realisasi MBG telah diterima oleh sebanyak 13,26 juta orang.

"Sebaran penerima Sumatera sebanyak 4,86 juta; Jawa sebanyak 13,26 juta penerima; Kalimantan 1,03 juta; Sulawesi 1,70 juta orang; Maluku-Papua 0,52 juta orang; dan Bali-Nusa Tenggara 1,34 juta orang," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai 20 juta orang hingga hari ini, Jumat (15/8). Angka tersebut sudah termasuk dengan anak-anak sekolah hingga ibu hamil yang menerima MBG setiap harinya.

Sementara itu, Prabowo menargetkan penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) tembus 82,9 juta penerima manfaat pada November 2025 mendatang. Angka tersebut sudah termasuk anak-anak dan ibu-ibu hamil yang akan menerima makan bergizi tiap hari.

Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa program MBG tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak dan ibu hamil, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian daerah. Hal tersebut dikarenakan adanya peredaran uang di desa yang meningkat hingga 4-5 kali lipat. 

Bahkan ia menilai, peningkatan dari multiplier effect itu belum pernah terjadi di negara manapun. "Peningkatan 400 persen, 500 persen mungkin belum pernah terjadi di negara manapun dalam waktu-waktu belakangan ini," lanjut Presiden.