Segera Seleksi Pimpinan ADK LPS agar Tidak Terjadi Kekosongan Pemimpin

JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta segera menyeleksi pimpinan Anggota Dewan Komisioner (ADK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Langkah ini dinilai penting agar tidak terjadi kevakuman kepemimpinan di lembaga tersebut. Desakan ini muncul karena masa jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Komisioner LPS, Didik Madiyono, sebagai ADK LPS akan berakhir pada 23 September 2025 mendatang.

Didik saat ini tercatat sebagai satu-satunya ADK LPS dari internal lembaga, setelah ADK lainnya, Lana Soelistianingsih, masa jabatannya berakhir beberapa bulan lalu. Sementara itu, anggota ADK lain yang juga Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, kini menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menyampaikan bahwa kevakuman kepemimpinan di LPS berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional secara keseluruhan.

“LPS berkewajiban menjamin semua simpanan nasabah di bank maksimal 2 miliar rupiah, dengan program penjaminan kepercayaan nasabah pada lembaga keuangan khususnya bank makin baik,” kata Esther, Minggu (14/9).

Selain itu, LPS memiliki tugas melakukan program resolusi terhadap bank yang mengalami kesulitan keuangan. Program tersebut dapat berupa penyehatan melalui penyertaan modal sementara (PMS), pendirian bank perantara (bridge bank), maupun penutupan atau likuidasi bank bermasalah. Tujuan utama dari program ini adalah melindungi kepentingan deposan, menjaga stabilitas keuangan nasional, serta meminimalkan kerugian bagi pembayar pajak.

“Dengan tugas dan fungsi LPS yang krusial dalam sistem keuangan, maka lembaga tersebut tidak akan bisa mengambil keputusan penting jika sewaktu-waktu ada bank atau BPR yang memerlukan penanganan lebih lanjut, seperti ada BPR yang hendak dilikuidasi atau bank yang kalah kliring,” jelas Esther.

Esther juga mengingatkan DPR agar memberi perhatian serius terhadap kondisi ini, terutama di tengah upaya Pemerintah memulihkan pelemahan ekonomi agar tidak menimbulkan distrust atau ketidakpercayaan masyarakat pada sistem keuangan.

“Tidak boleh ada kekosongan kepemimpinan, kevakuman kepemimpinan LPS akan berpengaruh pada penguatan sistem keuangan dalam perekonomian,” tegas Esther.

Sebagai informasi, Komisi XI DPR RI telah menggelar proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap dua calon Wakil Ketua Dewan Komisioner (DK) merangkap ADK LPS yang diajukan Presiden Prabowo Subianto, yakni Doddy Zulverdi dan Farid Azhar Nasution, pada 2 Juli 2025 lalu. Namun hingga saat ini, Komisi XI belum mengumumkan siapa kandidat terpilih.

Sementara itu, informasi terkait posisi Ketua Dewan Komisioner dan satu ADK terakhir sudah disampaikan Panitia Seleksi (Pansel) ke Presiden. Namun, belum ada kepastian apakah calon yang dipilih Presiden sudah disampaikan ke DPR.

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, kepada wartawan pekan lalu menyampaikan bahwa pengisian jabatan kosong di LPS masih menunggu keputusan pemerintah.

Dia juga mengaku belum menerima nama-nama calon yang diusulkan Presiden. “Belum, saya tidak tahu posisi suratnya di mana, tapi saya belum tahu,” ujarnya.

Meski demikian, Komisi XI sudah membicarakan masalah kekosongan di LPS dan tengah mencari solusi agar posisi pimpinan bisa segera terisi. “Secepatnya kita cari jalan keluar,” kata Misbakhun.

Masa Jabatan Pimpinan LPS Segera Berakhir
Sekretaris Lembaga LPS, Jimmy Ardianto, ketika dikonfirmasi mengenai potensi kevakuman kepemimpinan di LPS mengakui bahwa masa jabatan beberapa pimpinan, baik ADK internal maupun pejabat Ex Officio, akan segera berakhir.

“Plt Ketua Dewan Komisioner LPS, Bapak Didik Madiyono sebagai ADK LPS satu-satunya dari internal LPS, masa jabatannya akan berakhir pada 23 September 2025,” ujar Jimmy.