Pemerintah Bakal Ambil Rp 6,3 Triliun dari APBN 2026 untuk Anggaran IKN, Menkeu Ragu-ragu Sebut

JawaPos.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa alokasi anggaran Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026 hanya dialokasikan sebesar Rp 6,3 triliun. Angka ini lebih rendah dari alokasi anggaran IKN 2025 sebesar Rp 13,5 triliun. 

Meski begitu, Menkeu tidak begitu yakin dengan besaran anggaran tersebut. Ia mengaku perlu mengecek dan menunggu catatan dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). 

"Mungkin sebentar lagi, kayaknya Pak Luki sedang nulis, berarti sebentar lagi ke luar tuh angkanya," kata Sri Mulyani dalam sesi tanya jawab dengan awak media saat konferensi pers RAPBN 2026 dan nota keuangannya di Kantor DJP, Jakarta Selatan, Jumat (15/8). 

Tak lama, Sri Mulyani kemudian menyampaikan bahwa anggaran IKN ditetapkan Rp 6,3 triliun. Namun, bendahara negara itu menyebutnya dengan penuh ragu.

Bahkan ia mengaku bakal segera dikoreksi jika angka yang disampaikannya ini tidak sesuai dengan RAPBN 2025. "Oh Rp 6,3 triliun Pak untuk IKN, maksud saya, kalau nggak salah ya? Bener nggak itu Pak, Rp 6,3 triliun paling nggak. Nanti kalau salah saya koreksi lagi," pungkas Sri Mulyani. 

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto tak menyebutkan IKN sebagai program prioritas dalam penyampaian RAPBN 2026 dan Nota Keuangannya di Gedung DPR RI, Jakarta.  

Meski begitu, dalam rapat terbatas (Ratas) yang membahas perkembangan Ibu Kota Nusantara yang diselenggarakan pada Selasa, 21 Januari 2025 lalu. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui alokasi anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp 48,8 triliun. 

Di sisi lain, Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono melaporkan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 15 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2025 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Lebih lanjut, Thomas juga memastikan bahwa angka itu belum final. Pasalnya, pada pemerintahan baru nanti, Presiden terpilih Prabowo Subianto masih memiliki diskresi alias wewenang khusus untuk menentukan besaran anggaran pembangunan IKN.
 
"Total (anggaran) di IKN itu untuk 2025, saat ini Rp 15 triliun, tapi bisa ditambah dari diskresi Presiden (Prabowo Subianto)," lanjutnya. 

Namun begitu, berdasarkan laporan dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) OIKN senilai Rp 13,5 triliun. Rinciannya sekitar Rp 5,4 triliun dari Otorita IKN dan tambahan sekitar Rp 8,1 triliun untuk kawasan yudikatif dan legislatif.